RUU KKS Dinilai Penting untuk Menjaga Infrastruktur Kritis Nasional

RUU KKS Dinilai Penting untuk Menjaga Infrastruktur Kritis Nasional
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (ketiga dari kanan) bersama moderator dan pembicara berfoto bersama di sela-sela acara Symposium on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP-ID) di Kuta, Bali, Rabu, 28 Agustus 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 29 Agustus 2019 | 23:11 WIB

Denpasar, Beritasatu.com - Meski peringkat Indonesia dalam Global Cybersecurity Index 2018 yang diinisiasi oleh International Telecomunication Union (ITU) meningkat cukup drastis, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam hal pengelolaan keamanan siber di dalam negeri.

Hal itu mengemuka dalam acara Simposium Infrastruktur Informasi Kritis, atau Critical Information Infrastructure Protection Indonesia Summit (CIIP-ID Summit) di Hotel Kartika Plaza, Kuta, Bali, Kamis (29/8/2019). Simposium itu mengusung tema “Perlindungan Infrastruktur Kritis di Era Digital: Membangun Ketahanan dan Kesiapan (Protecting Critical Infrastructure in the Digital Era: Building Resilience and Preparedness).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengingatkan perlunya penguatan strategi, regulasi, dan kebijakan terkait keamanan dan pertahanan di ranah siber.

“Perlu pengaturan regulasi supaya berjalan aman dan lancar. Hal ini merupakan kewajiban negara sesuai konstitusi untuk melindungi dari serangan siber. Jadi, ancaman itu berkembang. Dulu mungkin tidak terbanyangkan ada serangan yang tidak terlihat. Ini tidak terlepas dari perkembangan pengetahuan, tetapi di situ juga ada ancaman. Di situlah diperluakan kehadiran negara,” kata Hinsa.

Dikatakan, BSSN berharap RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) yang merupakan inisiatif DPR bisa segera disahkan pada masa tugas periode parlemen saat ini.

Dalam International Telecommunication Union dalam Global Cybersecurity Index 2018, Indonesia menempati posisi ke-41 dari 175 negara dalam peringkat pengelolaan keamanan siber. Peringkat ini merupakan peningkatan dari posisi ke-70 dari 165 negara dalam GCI tahun sebelumnya. Pada level Asia dan Pasifik, peringkat Indonesia juga naik menduduki posisi 9, yang sebelumnya berada di posisi 16.

Meski telah naik cukup drastis, namun peringkat Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga di ASEAN, seperti Singapura (peringkat 6), Malaysia (8), dan Thailand (35). Banyak hal yang memengaruhi penilaian GCI, antara lain pentingnya sebuah organisasi pemerintah yang mengoordinasikan dan mengonsolidasikan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan semua pemangku kepentingan serta perlindungan dan standar keamanan siber terkait infrastruktur kritis di negara bersangkutan.

Plt. Deputi Bidang Proteksi BSSN Agung Nugraha menambahkan, perangkat hukum yang ada di Indonesia saat ini belum cukup memadai untuk melakukan prosedur penanganan terhadap kemungkinan serangan siber pada infrastruktur kritis nasional. Oleh karena itu, RUU KKS dibutuhkan negara.

“Pengelolaan sektor infrastruktur kritis di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan negara lain. Hal ini dikarenakan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, di mana sektor yang berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, negara diberikan tanggung jawab dan mandat untuk mengelola dan melindungi sektor-sektor vital yang memengaruhi hajat hidup orang banyak,” kata Agung.

Agung menjelaskan, infrastruktur kritis merupakan aset, sistem, maupun jaringan, berbentuk fisik maupun virtual yang sangat vital. Jika terjadi gangguan, maka berpotensi mengancam ketahanan, keamanan, kestabilan perekonomian nasional, keselamatan publik, reputasi negara, tingkat kepercayaan publik, dan kesehatan masyarakat.

“Setiap negara memiliki kriteria dan karakteristik yang berbeda untuk mengidentifikasi infrastruktur kritis nasional bergantung pada situasi dan kondisi lingkungannya, khususnya situasi yang terkait dengan ekonomi dan rantai suplai layanan yang melayani hajat hidup orang banyak,” kata Agung.

Ketua Bidang Keamanan Siber Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Eddy S Jaya juga mendukung kehadiran RUU KKS. Dikatakan, RUU itu bisa memberikan jaminan kepastian bagi pelaku industri penyelenggara jasa internet untuk regulasi keamanan, sekaligus bisa menurunkan biaya pengadaan perangkat keamanan siber di lembaga swasta, karena telah dibantu oleh pemerintah.

“Penetrasi internet Indonesia tidak bisa berkembang jika sangat berbiaya tinggi. Kami berharap, jika RUU ini disahkan, pemerintah bisa berperan melalui BSSN untuk penyediaan peralatan keamanan. Jika swasta harus melakukan investasi peralatan keamanan siber akan sangat berat,” ujar Eddy.

Sekretaris Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi), Teddy Affan Purwadi mengatakan, seluruh infrastruktur siber memerlukan nomenklatur di level regulasi, salah satunya melalui RUU KKS ini.

“Siber merupakan konvergensi dari berbagai protokol yang padat atau pejal. Artinya, siber bukan sekadar wadah, tetapi medium yang pejal serta memiliki sinyal atau sandi protokol keamanan. Percuma pejal kalau tidak tidak aman. Artinya, retak, mudah patah, dan mudah pecah," ujarnya.

Pakar digital forensik Ruby Alamsyah menambahakan, di tengah maraknya ancaman siber yang meresahkan masyarakat, maka perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk rumusan dan acuan dalam penanganan ancaman siber di Tanah Air.

Dari tahun ke tahun, kata dia, jumlah ancaman siber di Tanah Air mengalami peningkatan. Ia merujuk pada laporan Symantec berjudul “Internet Security Threat Report Volume 24” yang dirilis pada Februari 2019. Disebutkan, Indonesia berada pada posisi kelima sebagai negara yang paling banyak mendapat ancaman siber pada 2018 untuk kawasan Asia, Pasifik, dan Jepang.



Sumber: BeritaSatu.com