TNI dan Polri Tak Perlu Ragu Kawal Pemerintahan yang Sah

TNI dan Polri Tak Perlu Ragu Kawal Pemerintahan yang Sah
Susaningtyas NH Kertopati ( Foto: Istimewa / Istimewa )
Asni Ovier / AO Sabtu, 5 Oktober 2019 | 07:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Adanya upaya untuk mengganggu proses demokrasi di Indonesia, termasuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober nanti harus diantisipsi sejak dini. Oleh karena itu, prajurit TNI dan Polri tidak perlu ragu untuk mengawal pemerintahan yang sah dan menjaga stabilitas keamanan sebelum, saat, dan sesudah pelantikan nanti.

“Kredibilitas TNI-Polri menjadi sorotan internasional mengingat pada tahapan yang lalu terjadi aksi-aksi inkonstitusional. Oleh karenanya, TNI-Polri tidak boleh ragu sedikit pun untuk menjaga stabilitas keamanan masa sebelum, saat, dan sesudah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” ujar pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Perempuan yang akrab disapa Nuning itu mengatakan, kesiapan TNI-Polri mengawal proses demokrasi di Indonesia hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih adalah tugas yang sesuai dengan amanat undang-undang. Sebagaimana telah diketahui, TNI-Polri telah berhasil mengamankan tahapan Pemilu sejak tahun lalu hingga kini menjelang 20 Oktober 2019. Tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional menunggu tahapan pelantikan tersebut.

Menurut Nuning, TNI bersama Polri harus mampu mendeteksi dan mencegah pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan inkonstitusional atau bisa juga tindakan makar jika sudah nyata memenuhi unsur-unsur pidananya. Berbagai cara bisa saja dilakukan oleh kelompok inkonstitusional tersebut yang harus diantisipasi, mulai dari aksi jalanan dengan demo upahan sampai dengan serangan siber dan penyebaran kabar bohong (hoax).

Seluruh instansi pemerintah yang terkait harus mendukung seluruh langkah TNI-Polri untuk melakukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden. “Oleh karenanya, diharapkan seluruh komponen bangsa dapat bersatu padu dalam mengamankan proses demokrasi menuju keberhasilan pembangunan nasional lima tahun ke depan,” ujar Nuning.



Sumber: Suara Pembaruan