TNI Harus Jaga Pemerintahan Hasil Pemilu Demokratis

TNI Harus Jaga Pemerintahan Hasil Pemilu Demokratis
Ilustrasi prajurit TNI. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Sabtu, 5 Oktober 2019 | 10:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Muradi mengatakan sebagai tentara profesional, TNI harus tetap menjadi pilar utama dalam memastikan tetap eksisnya NKRI dari upaya untuk mengubahnya. TNI, kata dia, menjalankan politik negara yang salah satu implentasinya adalah menjaga pemerintahan demokratis, tanpa memandang siapa kepala pemerintahannya.

"TNI tidak terjebak politik praktis dalam bentuk dukung mendukung secara politik. Hal ini juga merupakan bagian dari kepatuhan TNI sebagai sebagai instrumen negara yang patuh dan menghormati pemerintahan sipil demokratis hasil pemilu," ujar Muradi saat dihubungi, Sabtu (5/10/2019).

Menurut Muradi, menjaga dan mengawal pemerintahan hasil pemilu demokratis adalah bagian dari profesionalisme TNI. Karena itu, kata dia, TNI harus bisa memastikan pemerintahan hasil pemilu demokratis mendapatkan haknya untuk memerintah dan men-delivery program dan janji politiknya kepada publik.

"Dan pelantikan dari presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-KH Ma'ruf Amin adalah pintu masuk untuk menjalankan amanahnya secara terencana. Karena itu, TNI harus memastikan bahwa proses pelantikan bagi pasangan presiden-wakil presiden terpilih harus dipastikan terlaksana," tandas dia.

Apalagi, kata dia, TNI adalah anak kandung rakyat, sehingga TNI pun harus menjaga Jokowi dan wakilnya yang merupakan pilihan mayoritas rakyat Indonesia. Jika ada yang tidak puas, maka bisa menggunakan mekanisme pemilu mendatang untuk mengevaluasi Jokowi.

"Jika ada sekelompok orang yang tidak puas
dengan keterpilihan Jokowi untuk yang kedua kalinya maka ruang koreksinya bisa dilakukan melalui mekanisme lima tahunan untuk mengevuasinya," ungkap dia.

Muradi juga menuturkan secara internal, upaya menjaga soliditas di TNI merupakan konsern dari semua pimpinan TNI serta pemerintah. Menurut dia, sejauh ini, upaya ke arah tersebut terus dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menguatkan profesionalisme TNI.

"Sejauh itu bisa dilakukan secara efektif, saya kira TNI akan tetap berada di jalur profesional dan solid. Meski perlu digarisbawahi juga bahwa ada juga upaya untuk melakukan langkah dan tindakan yang keluar dari profesionalisme atas nama matra dan atau leting angkatan. Tapi secara umum, hal itu bisa tetap terkawal dan terjaga soliditasnya, terutama teruji pada pengamanan pemilu 2019 lalu," terang dia.

Lebih lanjut, Muradi menekankan tentang pentingnya soliditas TNI-Polri dalam menjaga pemerintahan yang sah. Pasalnya, keberadaan TNI-Polri tidak bisa lepas dari upaya menjaga kondusifitas keamanan dalam negeri dan pertahanan negara secara bersamaan.

"Apalagi ada irisan dan wilayah abu-abu yang penting untuk diupayakan tetap terkawal oleh TNI-Polri yang mana semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Memastikan agar TNI-Polri tetap solid adalah prasyarat utama untuk menjaga agar pemerintahan hasil pemilu demokratis tidak diinterupsi atau bahkan dicuri dengan cara-cara yang tidak konstitusional," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com