Korban Sebut Kerusuhan Wamena Kejahatan Luar Biasa

Korban Sebut Kerusuhan Wamena Kejahatan Luar Biasa
Waketum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Andi Jamaro Dulung, memberikan pernyataan kepada awak media terkait kasus Wamena Papua di Hotel Horison Bekasi, Minggu (6/10/2019) malam. ( Foto: Dok KKSS )
Carlos Roy Fajarta / WBP Senin, 7 Oktober 2019 | 15:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) meminta pemerintah bersikap tanggap terhadap kerusuhan di Wamena, Papua yang merupakan kejahatan luar biasa karena membawa dampak trauma kepada korban. Dalam kerusuhan di Wamena beberapa waktu lalu, setidaknya 24 anggota KKSS meninggal dunia.

"Kami mengutuk kejadian di Wamena Papua sebagai kejahatan manusia yang sangat luar biasa. Para pelakunya harus dikenakan UU Anti-Teroris. Ini menjadi problem karena membuat trauma yang luar biasa. Semua kategori terorisme sudah terpenuhi," ujar Waketum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Andi Jamaro Dulung, Minggu (6/10/2019 malam.

Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media saat sosialisasi empat pilar nilai-nilai kebangsaan dan pelantikan pengurus KKSS Kota Bekasi di Hotel Horison Bekasi

Ia menyebutkan, jumlah anggota KKSS di Wamena sekitar 30.000 orang. Pihaknya juga sudah mengumpulkan donasi sebesar Rp 200 juta untuk memulangkan anak-anak dan perempuan KKSS ke kampung halamannya. "Untuk laki-laki kita minta tetap bertahan di Wamena menjaga aset mereka," kata Andi Jamaro Dulung.

Andi Jamaro Dulung mengatakan, siapa pun pejabat kepolisian dan TNI di sana, harus memiliki komando yang mampu mengamankan dan melindungi masyarakat. "Prinsipnya bumi Indonesia ini dimana pun kita tinggal memiliki hak untuk hidup. Jika kita terusir dari suatu tempat, maka telah terjadi pelanggaran besar Hak Asasi Manusia dan hak untuk hidup," tutur Andi Jamaro Dulung.

Ia menyebutkan KKSS ke depan harus semakin solid dalam organisasi, kemandirian, dan pengembangan SDM. Andi menargetkan setiap tahun ada lima doktor dan 10 master di setiap kabupaten dan 250 sarjana dalam setiap provinsi yang tersebar di Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan