20 Tahun, Reformasi TNI Dinilai Stagnan

20 Tahun, Reformasi TNI Dinilai Stagnan
Ilustrasi prajurit TNI. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Selasa, 8 Oktober 2019 | 18:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Reformasi TNI yang bergulir sejak 1999 atau telah berjalan selama 20 tahun dinilai stagnan. Terdapat sejumlah hal yang menjadi mandat reformasi TNI yang belum terpenuhi, di antaranya UU Perbantuan TNI dan UU Peradilan Militer. Hal ini disampaikan Setara Institute dalam laporan 'Jalan Sunyi Reformasi TNI' dalam rangka HUT TNI ke-74.

Laporan ini menggunakan kerangka tujuh mandat Reformasi TNI yang tercantum dalam TAP MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri serta UU nomor 34/2004 tentang TNI.

"Reformasi TNI pasca 20 tahun reformasi tetap tidak boleh berhenti. Apalagi mandat reformasi TNI yang tertuang dalam TAP MPR nomor VII/MPR/2000 dan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI belum sepenuhnya dijalankan," kata Peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institute Ikhsan Yorie dalam konferensi pers di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Ikhsan mengatakan, tujuh mandat reformasi TNI itu, yakni penghormatan pada HAM dan supremasi sipil, kepatuhan pada kebijakan dan keputusan politik negara, kedisiplinan terhadap operasi militer selain perang (OMSP), rotasi antarmatra posisi Panglima TNI, jaminan atas penghasilan yang layak, larangan menduduki jabatan sipil dan larangan terlibat politik praktis dan kegiatan bisnis.

Terkait mandat pada penghormatan HAM dan supremasi sipil, Ikhsan menyatakan, TNI telah menjalankan hal tersebut terkecuali dam mengatasi gerakan pro-kemerdekaan di Papua dan operasi militer. Selain itu, TNI saat ini telah membuka diri pada koreksi, penyamaan pemahaman ataupun pelibatan masyarakat sipil dan institusi negara terhadap pemantauan HAM bagi TNI.

Namun, Ikhsan menyatakan, mandat ini mengalami stagnasi lantaran belum tuntasnya penyelesaian dan pertanggungjawaban hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diduga melibatkan aparat TNI. Kekerasan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil juga masih terjadi.

"Selain itu, masih supreme-nya TNI yang tidak bisa diadili di peradilan umum, meskipun melakukan tindak pidana umum. Anggota TNI masih tunduk pada UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengingkari mandat TAP MPR nomor VII/MPR/2000 dan mandat Pasal 62 Ayat (2) UU 34/2004 yang mengamanatkan atas tindak pidana umum, maka anggota TNI juga diadili di peradilan umum sebagai manifestasi prinsip kesamaan di muka hukum atau equality before the law," paparnya.

Ikhsan mengatakan, di dalam tubuh TNI telah terbentuk pemahaman dan kesadaran kuat bahwa keputusan pilitik negara adalah dasar bertindak bagi aparat TNI dalam menjalankan OMSP. Namun, kata Ikhsan pembatasan ini justru disimpangi oleh TNI dengan menempuh jalan keterlibatan dalam kehidupan sipil melalui pembentukan lebih dari 41 Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai kementerian dan lembaga.

"Pembentukan MoU dan pelibatan insidental TNI dalam urusan selain urusan pertahanan adalah bentuk kemunduran terhadap UU TNI," katanya.

Ikhsan menyatakan ketentuan tentang OMSP yang diatur dalam UU TNI saat ini telah disimpangi oleh TNI dengan memperluas tafsir OMSP. Ikhsan mencontohkan perluasan tafsir tersebut terjadi dalam revisi UU Terorisme. TNI bahkan terlibat bukan hanya dalam hal penindakan aksi terorisme yang di luar teritori Polri, tetapi juga terlibat dalam pencegahan dan deradikalisasi.

"Dengan kata lain, TNI dan Polri ajan menjalankan peran yang sama dalam memberantas terorisme kecuali dalam proses peradilan bagi tersangka terorisme. Ditambah dengan 41 MoU TNI yang tidak berkaifan dengan OMSP, seperti dalam ketahanan pangan, cetak sawah dan lainnya," katanya.

Ikhsan menambah untuk mandat rotasi antarmatra terkait posisi Panggilan TNI sebenarnya telah berjalan sejak era Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menunjuk Laksamana Widodo AS. Meski demikian, Ikhsan menilai rotasi antarmatra ini belum berjalan maksimal lantara posisi Panglima TNI masih didominasi dari matra Angkatan Darat. Untuk mandat hak atas jaminan penghasilan yang layak, Setara menyatakan mandat tersebut masih menjadi isu utama di tubuh TNI. Dikatakan, larangan berbisnis bagi anggota TNI tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan yang layak.

"Akibatnya, larangan bisnis bagi TNI ini berganti dengan security business," ungkapnya.

Ikhsan menambahkan penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan pengurangan jumlah anggota Fraksi ABRI di Parlemen pada 1999 hingga penarikan Fraksi ABRI pada 2004 menjadi capaian positif terkait mandat larangan menduduki jabatan sipil bagi prajurit aktif. Namun, pelantikan Letjen Doni Manardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kemunduran.

"Padahal, Perpres nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB disebutkan BNPB merupakan lembaga negara di bawah Koordinasi Menko Kesra atau Menko PMK," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan