Ma'ruf Amin Minta Penanganan Radikalisme Tak Represif

Ma'ruf Amin Minta Penanganan Radikalisme Tak Represif
Wapres RI KH. Ma'ruf Amin menyampaikan seruan persatuan di acara Visi Indonesia 2019 - 2024 yang fokus pada reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan investasi di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu 14 Juli 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
/ YUD Minggu, 13 Oktober 2019 | 18:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin meminta penanganan radikalisme, intoleransi dan terorisme di Indonesia tidak dilakukan secara represif.

"Pencegahannya lebih intensif, dan ke depannya dengan cara yang soft, artinya tidak represif tapi pendekatannya yang soft untuk menangkal mau pun mengembalikan mereka yang terpapar," ujar Ma'ruf di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, seusai besuk Menko Polhukam Wiranto, Minggu (13/10/2019).

Ma'ruf berharap ke depan penanganan radikalisasi, intoleransi dan terorisme bisa dilakukan secara lebih intensif, baik dari segi struktural mau pun kultural.

Dari segi struktural, kata dia, penanganan bisa dilakukan dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah mau pun ormas-ormas Islam lainnya.

Sedangkan dari segi kultural, penanganan radikalisme, terorisme dan intoleransi dapat dilakukan dengan mengedepankan program deradikalisasi, tidak hanya dari hilir, tetapi juga dari hulu, sehingga dampak positif pencegahan dapat dirasakan secara menyeluruh.

Menkopolhukam sekaligus Ketua Umum PP PBSI Wiranto diserang oleh orang tidak dikenal saat melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) siang.

Akibat penyerangan tersebut, Wiranto dikabarkan terkena dua tusukan di perut dan sempat dirawat di RSUD Berkah, Pandeglang, kemudian dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

Pelaku penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara diduga terpapar paham radikal.

Afiliasi pelaku dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia masih didalami.



Sumber: ANTARA