Pasca Bahgdadi Tewas, BNPT Kirim Tim Pantau Situasi Suriah

Pasca Bahgdadi Tewas, BNPT Kirim Tim Pantau Situasi Suriah
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (28/10/2019). ( Foto: istimewa )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Selasa, 29 Oktober 2019 | 11:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, menyatakan akan mengirimkan tim untuk memantau situasi di Suriah pasca kekalahan pemimpin Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), Abu Bakar Al Bahgdadi. Suhardi menekankan pemerintah tidak akan meremehkan keadaan saat ini, sebaliknya akan tetap berhati-hati.

“Kita sudah mendengar itu (kematian Bahgdadi), tapi kita tidak boleh underestimate (meremehkan), kita memperhatikan apa yang akan terjadi setelah itu. Kita harus hati-hati karena akan berdampak,” kata Suhardi saat ditemui usai acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (28/10).

Menurut Suhardi, kejadian di Timur Tengah bersifat global dan berdampak ke dalam negeri. Dia mengatakan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, termasuk Maroko, mengakui permasalahan terorisme juga menjadi permasalahan nasional mereka.

“Kita akan kerja sama terus dengan kementerian terkait termasuk perwakilan Indonesia di luar negeri, yang ada di perbatasan Suriah atau Irak, termasuk ita aan kirim tim untuk memantau situasi terakhir (di Suriah),” kata Suhardi.

Suhardi mengatakan ideologi terorisme tetap hidup sekalipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan kematian Bahgdadi. Dia menyebut pemerintah Indonesia dan dunia saat ini melawan “pola pikir ideologi” sehingga tidak boleh lengah sama sekali.

“Tentunya bagaimana kita mengenali dan mereduksi semua tanpa mesti ribut-ribut, bagaimana menetralisasi semua dan bagaimana treatment yang pas untuk itu,” ujarnya.

Terkait kerja sama dengan Maroko, Suhardi mengatakan Maroko juga mengalami persoalan radikalisasi dan terorisme. Bahkan, jumlah warganya yang menjadi teroris di luar negeri jauh lebih banyak daripada Indonesia.

“Maroko punya sekitar 700-an FTF (foreign terrorist fighters) di Suriah, sedangkan kita ada 500-an. Mungkin mereka ingin berbagi dengan kita dan kita akan bekerja sama termasuk sharing intelijen,” ujar Suhardi.

Pada Senin, Indonesia dan Maroko menandatangani empat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) termasuk MoU antara BNPT dan Kementerian Dalam Negeri Maroko (yang diwakili Menlu Maroko) tentang kerja sama penanggulangan terorisme.

Tiga MoU lainnya adalah MoU antara tentang kerja sama kelautan dan perikanan, MoU tentang kerja sama industri, dan MoU antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Unit Pemrosesan Informasi Keuangan Kerajaan Maroko tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme.