PDIP: Jabatan Wakil Panglima Dampak Perubahan Signifikan Organisasi TNI

PDIP: Jabatan Wakil Panglima Dampak Perubahan Signifikan Organisasi TNI
(kanan ke kiri) Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Anggota DPR RI Charles Honoris, dan Komisioner Komnas HAM Hairansyah menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema "Memperkuat Langkah Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis" di Jakarta, Kamis 12 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / JAS Jumat, 8 November 2019 | 15:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menilai penerbitan Perpres 66 Nomor 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI oleh Presiden Jokowi merupakan hal yang wajar. Perpres tersebut, kata dia, bisa menjadi solusi atas masalah penumpukan perwira non-job di TNI selama ini.

"Jadi, tidak ada UU yang dilanggar dengan penerbitan Perpres tersebut. Dengan adanya Perpres tersebut, masalah klasik penumpukan perwira non-job di TNI justru segera teratasi," ujar Charles di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Charles menilai pembentukan kembali jabatan wakil panglima adalah dampak dari perubahan signifikan di organisasi TNI yang membuat rentang kendali panglima bertambah. Karena itu, kata dia, panglima harus dibantu wakil panglima di tingkat pimpinan organisasi TNI.

"Adanya wakil panglima bisa memudahkan kerja panglima TNI yang rentang kendalinya telah bertambah," tutur Charles.

Charles menyebutkan sejumlah perubahan organisasi TNI yang siginifikan. Pertama, penambahan 3 satuan strategis Divisi 3 Kostrad AD, Armada 3 AL, dan Koops 3 AU. Kedua, pembentukan 3 Kogabwilhan yang dipimpin oleh Pangkogabwilhan berpangkat bintang 3

Ketiga, pembentukan 2 satuan strategis setingkat Kostrad di AL dan AU: Komando Armada RI dan Kohanudnas yang dipimpin Panglima berpangkat bintang 3. Dan keempat penguatan BAIS TNI yang sekarang dipimpin perwira bintang 3.

"Usulan penguatan organisasi TNI dan pembentukan jabatan wakil panglima sejatinya sudah ada di masa Presiden SBY saat Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Moeldoko. Usulan tersebut kini diwujudkan Presiden Jokowi lewat Perpres 66/2019 yang ditandatangani pada 18 Oktober 2019," pungkas Charles.



Sumber: Suara Pembaruan