Sistem Pertahanan Defensif Sejalan dengan Politik Luar Negeri Indonesia

Sistem Pertahanan Defensif Sejalan dengan Politik Luar Negeri Indonesia
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan salah satu penerbang pesawat tempur TNI Angkatan Udara. ( Foto: Antara )
Asni Ovier / AO Selasa, 12 November 2019 | 13:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sistem pertahanan negara defensif aktif adalah doktrin pertahanan negara yang dianut sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945. Sistem pertahanan defensif aktif sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen dan pertahanan Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Selasa (12/11/2019). Sistem pertahanan defensif aktif ini menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Senin (11/11/2019).

“Sistem pertahanan defensif aktif ini bersumber dari nilai-nilai kejuangan 1945 yang menyatakan bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Sistem pertahanan negara defensif aktif dijabarkan dalam bentuk Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang kemudian disebut Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta),” ujar pakar pertahanan yang akrab disapa Nuning itu.

Dikatakan, makna dari defensif aktif adalah kekuatan TNI dibangun untuk mempertahankan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kekuatan TNI tidak ditujukan untuk melakukan ofensif ke negara lain.

Meskipun defensif, kata Nuning, TNI tetap dituntut aktif untuk melakukan antisipasi perkembangan lingkungan strategis. TNI harus aktif menggelar operasi militer untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang faktual dan potensial.

“TNI harus aktif menjalin kerja sama militer pada tataran regional dan internasional untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman sesuai hukum nasional dan hukum internasional,” ujarnya.

Nuning menegaskan, sistem pertahanan negara defensif aktif juga selaras dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Politik luar negeri tersebut menjadi landasan yang kuat bagi TNI untuk bebas menjalin kerja sama internasional dengan semua negara, tidak bergantung pada blok tertentu, dan aktif menjalin kerja sama tersebut sesuai kepentingan nasional Indonesia dan perdamaian dunia.

“Untuk itu, postur pembangunan kekuatan TNI yang dikenal dengan minimum essential force (MEF) merupakan jabaran dari sistem pertahanan negara defensif aktif. TNI juga lebih menonjolkan alutsista yang memiliki dampak penangkalan yang tinggi,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan