Kekuatan Diplomasi Maritim Indonesia Terus Diperkuat

Kekuatan Diplomasi Maritim Indonesia Terus Diperkuat
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana (Purn) Marsetio (kiri) memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Dikreg Seskoal Angkatan ke-57 dan Dies Natalis Seskoal 2019 di Auditorium Yos Sudarso, Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). ( Foto: suarapembaruan / SP/Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / YS Kamis, 14 November 2019 | 14:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia diharapkan dapat terus membangun kekuatan maritim yang kedepannya memiliki tantangan semakin berat. Sebagai negara kepulauan, pembangunan kekuatan maritim dapat dijadikan tolok ukur kejayaan Indonesia di masa yang akan datang.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana (Purn) Marsetio mengingatkan, potensi konflik laut China Selatan adalah konflik maritim terbesar saat ini. Tiongkok sebagai pesaing Amerika Serikat telah mempengaruhi kawasan Asia pasifik melalui perang dagangnya.

"Perang ke depan tidak akan terjadi di Eropa ataupun Timur Tengah. Tetapi besar kemungkinan terjadi di Laut China Selatan," kata Marsetio, dalam orasi ilmiah saat Sidang Senat Terbuka Wisuda Dikreg Seskoal Angkatan ke-57 dan Dies Natalis Seskoal 2019 di Auditorium Yos Sudarso, Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

Menurutnya, era saat ini pemahaman sea power harus dapat diaplikasikan dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya harus berlandaskan pada lima pilar kebijakan maritim, yakni budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur maritim, diplomasi maritim dan pertahanan maritim.

Dikatakan Marsetio, saat ini Tiongkok telah menyelesaikan pembangunan landasan pulau buatan bernama Fiery Cross di wilayah sengketa Laut China Selatan. Tiongkok bahkan sudah mengklaim pulau tersebut adalah bagian dari kedaulatannya. Karena itulah dibutuhkan pendekatan strategi maritim agar Indonesia dapat menegaskan posisinya di Laut China Selatan.

Presiden Joko Widodo di KTT ASEAN ke-33, 34, dan 35 pun sudah mengantisipasi kondisi tersebut melalui pandangan bersama ASEAN tentang indopasifik dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, inkusifitas, transparan, dan penghormatan.

"Dengan diplomasi maritimnya, beliau mendukung yang dinamakan kebersamaan ASEAN," ucap Marsetio.

Saat ini, Presiden Jokowi pun dianggapnya terus konsisten mendukung agenda kemaritiman nasional. Semua dilakukan melalui sea power sebagai input, yakni memperbaiki elemen-elemen kekuasan nasional di laut. Diantaranya aparat penegak hukum, industri pertahanan maritim, sumber daya alam, hingga perbaikan sumber daya manusia.

"Sea power Indonesia harus bisa rangkul kekuatan maritim dunia. Kita sudah punya konsep sea power. Kekuatan TNI pun harus berperan di kawasan ASEAN," ucapnya.

Dikatakan, bangsa Indonesia bisa jadi bangsa maritim yang besar jika penuhi lima prioritas yakni terkait reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, pembangunan SDM, dan penggunaan APBN secara efisien.

"Indonesia bisa menjadi negara ekonomi terbesar keempat setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Semuanya dapat tercapai bila kita semua memiliki komitmen menjaga kekuatan maritim," kata Marsetio. 



Sumber: Suara Pembaruan