Wapres: Penanganan Radikalisme Harus Holistik

Wapres: Penanganan Radikalisme Harus Holistik
Wapres Ma'ruf Amin. ( Foto: ANTARA/Anis Efizudin )
Markus Junianto Sihaloho / FER Jumat, 15 November 2019 | 19:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin, menyatakan, penanganan radikalisme akan menjadi salah satu arus utama program nasional Indonesia di bawah pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan menjadi arus utama program nasional, penanganan radikalisme akan dilakukan secara komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir.

Baca Juga: Aduanasn.id Metode Pencegahan Bukan Represi

"Menyangkut juga harus kita tangani sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya radikalisme, baik di dalam negeri atau juga mungkin pengaruh-pengaruh orang yang di luar negeri atau sekolah di luar negeri pulang ke sini, karena di kepalanya belum ada komitmen kebangsaan, itu juga harus ditangani," ujar Ma'ruf, di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Wapres mengatakan, pemerintahan akan melibatkan semua stakeholder, mulai dari aparat pemerintahan, komponen masyarakat, dan ormas-ormas Islam, dalam penanganan radikalisme. “Semuanya harus saling bersinergi dengan monitoring atau pengawasan yang jelas,” kata Ma’ruf.

Menurut Ma’ruf, masyarakat yang menjadi pengurus rukun tetangga (RT) sekalipun, akan diberi kewenangan dan fasilitas agar tak sekedar menjadi tempat mengurus surat-surat. Mereka akan diminta untuk mengetahui dan mengenal masyarakat yang tinggal di wilayahnya. "Apakah ada yang terpapar radikalisme atau yang tidak," imbuhnya.

Baca Juga: Nama BTP Belum Dibahas TPA BUMN

Sementara, di sisi pendidikan, pengawasan juga akan diperketat. Jika dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) mulai ada gejala radikalisme, maka harus segera direspon. Ma'ruf menyebut contoh adanya anak PAUD yang sudah membawa poster-poster tokoh radikal.

“Tokoh-tokoh radikal itu sudah dikenalkan dari PAUD kemudian dari SD. Ini juga menjadi perhatian. Jangan sampai anak-anak itu terpengaruh sikap radikalisme," jelasnya.

Ma’ruf menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat narasi kerukunan antar umat beragama. Tak boleh lagi ada narasi konflik yang dibiarkan berkembang.

"Ini yang barangkali perlu kita ubah. Kepada semua pihak, disampaikan bahwa kita ini hidup di wilayah damai, darussalam. Negeri ini aman dan damai. Oleh karena itu, jangan membawa narasi narasi konflik ke Indonesia. Itu barang kali yang saya kira sangat penting,” pungkas Ma’ruf.



Sumber: BeritaSatu.com