Wapres: Tokoh Radikal Dikenalkan dari Paud, Ini Jadi Perhatian

Wapres: Tokoh Radikal Dikenalkan dari Paud, Ini Jadi Perhatian
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). (Foto: ANTARA FOTO / Akbar Nugroho Gumay)
Robertus Wardy / WBP Sabtu, 16 November 2019 | 08:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengemukakan pemerintah ingin memberantas paham radikalisme secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Alasannya, radikalisme adalah paham yang sudah menyebar luas di negara ini. Terbukti dengan munculnya berbagai bom bunuh diri di berbagai tempat. Terakhir bom bunuh diri di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

“Kita ingin penanganan radikalisme menjadi arus utama program nasional kita. Penanganannya dilakukan secara komprehensif dari hulu sampe hilir,” kata Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Ideologi Islam Radikal Sebut Indonesia dalam Darurat Perang

Dia menambahkan penanganan serius juga diberikan kepada anak-anak. Pasalnya, doktrin radikalisme yang paling parah dimulai dari anak-anak. Bukan hanya SD, tapi dari pendidikan anak usia dini (Paud).

"Dari Paud itu sudah ada gejala. Seperti membawa poster-poster tokoh yang radikal, dikenalkan ke Paud. Tokoh-tokoh radikal dikenalkan dari Paud, kemudian dari SD. Ini menjadi perhatian. Jangan anak-anak seperti ada acara, disuruh bawa senjata, tokoh pejuang. Nah itu bisa membaha pengaruh-pengaruh radikalisme,” tutur Ma'ruf Amin.

Demokrasi Liberal Berpeluang Suburkan Islam Radikal

Dia menjelaskan pemberantasan dengan mencari sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya paham radikalisme, baik dari dalam negeri atau pengaruh orang di luar negeri. Warga Indonesia yang sekolah di luar negeri dan baru pulang ke Indonesia juga menjadi perhatian serius. Alasannya, mereka bisa saja belum memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

Dia menegaskan pemberantasan radikalisme harus melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk organisasi massa (ormas) Islam. Penanganan juga harus tersinergi antara semua pihak. Selain itu, hasil-hasil dari kebijakan atau langkah yang sudah dilakukan dievaluasi supaya terukur, dan bisa diketahui dari satu periode ke periode.

Kemudian melibatkan unit kelembagaan masyarakat terkecil seperti RT dan RW. "Ini harus dilibatkan dan diberi kewenangan dan difasilitasi. Bukan hanya urus surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya seperti apa. Apakah terpapar radikalisme, apa tidak. Semua pihak itu kita libatkan keseluruhan, sinergi, komprehensif. Sehinggan perkembangan radikalisme itu dari hulu dari hilir bisa diketahui,” jelas Ma'ruf Amin.

Dia meminta masyarakat agar jangan membangun narasi-narasi konflik dan permusuhan dalam masyarakat. Narasi yang dibangun adalah kerukunan, saling menghargai dan menghormati. Alasannya, narasi yang saling membenci ikut melahirkan paham radikalisme. “Narasi-narasi yang kita bangun, baik muslim dan non- muslim, harus kerukunan, bukan konflik atau berhadap-hadapan. Islam kafir dihadap-hadapkan. Kalau zaman perang, saya kira itu tepat. Tapi kita kan damai, aman. Jangan bawa narasi-narasi konflik,” tutup Ma'ruf Amin.



Sumber: Suara Pembaruan