IPW Desak Kapolri Segera Tunjuk Kabareskrim Baru

IPW Desak Kapolri Segera Tunjuk Kabareskrim Baru
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane ( Foto: istimewa )
Gardi Gazarin / RSAT Senin, 18 November 2019 | 09:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak agar Kapolri Idham Aziz segera mengisi posisi Kabareskrim yang ditinggalkan Idham Aziz, dan hingga kini masih kosong. Kapolri harus mampu menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih dan menetapkan Kabareskrim yang baru.

“Sudah 18 hari Idham Aziz dilantik menjadi Kapolri, namun posisi Kabareskrim masih kosong. Untuk itu Idham Aziz harus segera menggunakan hak prerogatifnya untuk menetapkan Kabareskrim yang baru,” ujar Neta kepada SP, Senin (18/11/2019).

Disebutkan, IPW merasa prihatin melihat situasi di Polri belakangan ini karena posisi Kabareskrim dibiarkan kosong selama 18 hari, seakan tidak ada jenderal polisi yang pantas dan layak untuk menggantikan Idham Azis, meskipun di tubuh Polri ada belasan jenderal bintang tiga (Komjen), dan ada lebih dari seratus jenderal bintang dua (Irjen).

IPW melihat ada dua hal yang krusial dari "macetnya" proses pemilihan Kabareskrim yang baru. Pertama, gagalnya sistem kaderisasi di tubuh Polri. Artinya, meski pun di Polri saat ini ada sekitar 300 jenderal tapi Kapolri Idham Azis masih kesulitan untuk mencari dan mendapatkan Kabareskrim yang bisa dipercaya, punya kapabilitas, dan memiliki kualitas yang mumpuni.

Kedua, diduga kuat adanya intervensi dari penguasa dalam mengatur posisi-posisi strategis di internal Polri, sehingga membuat jajaran kepolisian tidak punya rasa percaya diri untuk menetapkan pejabatnya di posisi-posisi strategis, seperti Kabareskrim, meski ada Dewan Kebijakan Tinggi yang selama ini mencari dan memproses figur-figur yang akan memegang jabatan-jabatan strategis di Polri.

"Jika kondisi ini dibiarkan, ke depan Polri dikhawatirkan semakin tidak profesional dan makin tidak independen. Polri akan semakin tersandera oleh politik dan kepentingan kekuasaan. Istilah Promoter (profesional, modern dan terpercaya,red) yang menjadi program Polri pun akan diplesetkan publik menjadi "promosi orang-orang tertentu" yang dekat dengan kekuasaan" ujar Neta.

Neta berharap situasi ini tidak boleh dibiarkan. Polri harus dijaga agar tetap profesional dan independen dari tangan-tangan politik kekuasaan. Sehingga publik akan tetap nyaman saat Polri bekerja dengan misinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Untuk itu IPW berharap, Kapolri Idham Azis tidak gamang dalam memilih Kabareskrim yang baru. Jika Kapolri gamang, bagaimana dia bisa percaya diri dalam memimpin pengamanan terhadap masyarakat. "Jangan sampai hingga Idham Azis pensiun pada Desember 2021 nanti, posisi Kabareskrim tetap dibiarkan kosong," harap Neta.



Sumber: Suara Pembaruan