Gerindra Ingatkan Prabowo Jaga Kedaulatan NKRI

Gerindra Ingatkan Prabowo Jaga Kedaulatan NKRI
Ilustrasi kapal. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / YS Kamis, 21 November 2019 | 22:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono mengingatkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjaga kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Arief, menjaga kedaulatan NKRI merupakan pekerjaan rumah yang besar dan penting.

Salah satu contoh konkretnya adalah dengan menolak tegas keberadaan dari kapal kabel asing asal Tiongkok masuk ke wilayah laut negeri ini.

"PR baru Menhan menjaga kedaulatan negara kita. Tolak kapal kabel asing RRC beroperasi di laut Indonesia," kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Arief menduga ada mafia dan backing politik yang kuat dan kerap "menekan" Kementerian Perhubungan untuk melanggar asas cabotage. Bahkan dia menuduh ada perselingkuhan di Kementerian Perhubungan dengan membiarkan kapal kabel menggelar kabel untuk sistem komunikasi.

"Kondisi tersebut membuat para pengusaha lokal yang telah melakukan investasi miliaran rupiah untuk pengadaan kapal berbendera Indonesia akan menjadi sia-sia. Sebab kapal berbendera asing justru dibolehkan beroperasi di perairan Indonesia. Buat apa ada azas cabotage. Kapal berbendera Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah di negara sendiri," kata Arief.

Dia menambahkan, sepanjang kapal-kapal penggelar kabel yang berbendera Indonesia tidak beroperasi, maka pemerintah harus mengutamakan kapal tersebut. Menurut dia, hal itu dilakukan agar pengusaha dalam negeri mendapatkan kegiatan ekonominya.

"Tidak benar diberikan ke kapal berbendera asing. Apabila kapal Indonesia tidak tersedia maka kapal asing diberikan bisa diberikan izin kegiatannya di wilayah perairan/ yuridiksi Indonesia dengan harus tunduk asas aturan yang diberlakukan negara Indonesia," tandas Arief.

Karena itu, Arief meminta Kementerian Perhubungan untuk tidak mengeluarkan surat persetujuan pengunaan kapal asing. Termasuk, lanjut dia, Kementerian Pertahanan tidak boleh mengeluarkan Surat Security Clearance dan Security officer untuk kapal kabel asing.



Sumber: Suara Pembaruan