Setara: Penanganan Radikalisme Dipusatkan di Daerah

Setara: Penanganan Radikalisme Dipusatkan di Daerah
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Robertus Wardi / FMB Minggu, 24 November 2019 | 22:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setara Institute berpandangan tempat penanganan radikalisme dan sikap intoleran sebaiknya dipusatkan di daerah. Alasannya, hasil penelitian Setara menunjukkan daerah sebagai tempat suburnya paham radikalisme dan sikap intoleran.

"Pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme harus didekati dengan menempatkan daerah sebagai lokus sekaligus aktor strategis," kata Direktur Riset Setara Institute Halili dalam konferensi pers (Konpers) di Jakarta, Minggu (24/11).

Konpers terutama untuk menyampaikan hasil riset soal sikap intoleran di berbagai daerah. Hasilnya menunjukkan Singkawang, Salatiga, Pematangsiantar, Kediri, Ternate, Denpasar, Bandung, Bogor, Mataram dan Aceh adalah kota-kota paling toleran.

"Kota-kota tersebut terus berbenah melakukan perbaikan kebijakan, tata kelola toleransi, manajemen sosial yang kondusif bagi toleransi dan pemeranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjalankan peran pengkajian dan rekomendasi, mediasi, resolusi konflik dan mengembangkan sejumlah inisiatif penguatan toleransi," ujar Halili.

Setara Institute, lanjutnya, memandang penting bagi pemerintah agar memotret agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme di daerah. Hal itu sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam isu radikalisme dan intoleransi.

Menurutnya, agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme yang krusial bukanlah soal restriksi atau pembatasan pemakaian cadar atau celana cingkrang. Ada beberapa agenda paling mendesak yang harus dilakukan. Pertama, bagaimana mempersempit ruang bagi berbagai ekspresi intoleransi. Kedua, memperkuat regulasi dan jaminan atas kesetaraan hak dan akses bagi seluruh kelompok warga, terutama kelompok minoritas. Ketiga, meningkatkan peran sejumlah aktor lokal dalam memajukan toleransi dan membangun harmoni dan kerukunan dalam kebinekaan. Keempat, membangun basis sosial-kemasyarakatan yang memiliki ketahanan (resilience) untuk membentengi diri dari penyebaran narasi dan gerakan anti-kebinekaan, antidemokrasi, dan antinegara Pancasila.

Dalam riset longitudinal Setara Institute dalam 12 tahun terakhir, pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan menyebar di seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Barat paling banyak melakukan pelanggaran dengan 629 peristiwa, DKI Jakarta 291 peristiwa, Jawa Timur (270), Jawa Tengah (158), Aceh (121), Sulawesi Selatan (112), Sumatera Utara (106), Sumatera Barat (104), Banten (90) dan Nusa Tenggara Barat (76).



Sumber: Suara Pembaruan