Kapolri Diminta Segera Tunjuk Kabareskrim

Kapolri Diminta Segera Tunjuk Kabareskrim
Jenderal Idham Azis. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AO Selasa, 3 Desember 2019 | 08:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra meminta Kapolri Jenderal Idham Azis untuk segera menentukan dan menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri yang sudah kosong selama satu bulan. Menurut Azmi, kekosongan jabatan Kabareskrim Polri tersebut bisa saja mengganggu kinerja kepolisian.

"Kapolri harus tegas tentukan Kabareskrim karena akibat kondisi ketidakadaan posisi Kabareskrim Polri ini ibarat kapal tidak mempunyai juru mudi. Nahkoda pun tak berani memberi kepastian arah, yang akhirnya tidak sampai pada tujuan," ujar Azmi kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Azmi mengakui bahwa penunjukkan Kabareskrim Polri adalah hak prerogatif Kapolri. Menurut dia, hak tersebut adalah hak istimewa yang dimiliki seseorang oleh karena jabatan tertentu, di mana dalam pengambilan keputusan atau berbuat sesuatu dia tidak perlu meminta persetujuan pihak manapun.

"Meskipun ini hak prerogatif Kapolri, namun Kapolri tidak boleh berlindung atas nama hak prerogatif, ini juga mesti dibatasi karena dapat saja kebijakan yang begini menghambat kinerja dan tujuan organisasi kepolisian," tandas dia.

Lebih lanjut Azmi mengungkapkan bahwa persoalan organisasi di kepolisian terkait penentuan Kabareskrim Polri terdiri dari dua, yakni persoalan internal dan persoalan eksternal. Persoalan internal, menurut dia, terkait jumlah perwira polisi yang berbintang dua atau tiga yang cukup banyak.

"Jika ternyata banyak jumlah dan pilihan maka akan muncul "kegaduhan kompetisi" dalam pengisian jabatan Kabareskrim Polri ini, karena diketahui fungsi strategis Kabareskrim sebagai lembaga sentral penegakan hukum dan ini adalah salah satu jabatan istimewa dan prestisius di kepolisian," terang dia.

Sementara persoalan eksternal, tutur dia,
diduga adanya keterlibatan pihak-pihak atau kelompok tertentu yang ikut intervensi atas hak prerogatif Kapolri dalam menentukan Kabareskrim Polri. Pihak atau kelompok tertentu tersebut, kata dia, bisa saja memberikan catatan-catatan, syarat tertentu pada Kapolri atau juga dapat membuat kondisi belum ditentukan Kabareskrim Polri baru.

"Sebagaimana diketahui jabatan bintang itu, jabatan politik, jadi penempatannya pula sangat selektif, yang arah warna dan pendapatnya haruslah sama dan seimbang," kata dia.

Karena itu, Azmi berharap Kapolri tidak terpengaruh oleh persoalan internal dan eksternal dalam penentuan Kabareskrim Polri. Dia juga berharap staf presiden harus segera menyampaikan masalah serius ini kepada Presiden Jokowi.

"Nah, Presiden mengingatkan Kapolri agar segera menunjuk dan melantik Kabareskrim Polri, agar kekuatan sentral penegakan hukum pada fungsi Kabareskrim dan tujuan organisasi polri dapat berjalan lebih optimal," kata  dia.

Diketahui, jabatan Kabareskrim Polri terhitung kosong sejak 1 November 2019 ketika Jenderal Idham Azis, yang sebelumnya mengisi jabatan tersebut, dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menyebutkan alasan jabatan Kabareskrim masih kosong hingga satu bulan ini karena penunjukkan jabatan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pergeseran beberapa pejabat Polri yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Argo mengatakan saat ini Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri masih bekerja untuk membongkar pasang pejabat yang akan dirotasi jelang pensiunnya beberapa jenderal.



Sumber: Suara Pembaruan