Kemhan dan TNI Harus Utamakan Alutsista Buatan Dalam Negeri

Kemhan dan TNI Harus Utamakan Alutsista Buatan Dalam Negeri
Susaningtyas NH Kertopati (Foto: Istimewa / Istimewa)
Asni Ovier / AO Rabu, 4 Desember 2019 | 18:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan dan mekanisme pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) TNI oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke depan memang harus mengutamakan pembelian dalam negeri untuk produk-produk yang sudah bisa dibuat oleh badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia.

"PT Pindad sudah bisa menghasilkan semua jenis pistol dan senapan serbu. Jadi, tidak boleh TNI membeli pistol dan senapan serbu dari luar negeri. Apalagi, sudah terbukti bahwa pistol, senapan serbu, dan amunisi dari PT. Pindad menjadi juara selama belasan tahun berturut-turut. Demikian juga untuk panser, tank, dan kendaraan taktis tempur lain buatan PT Pindad harus dibeli oleh TNI," ujar pengamat intelijen dan pertahanan Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sementara, ujar Nuning, PT PAL juga sudah bisa memproduksi kapal perang sampai dengan jenis korvet dan frigate, sehingga yang dibeli hanya sistem radar dan sistem rudal yang memang belum bisa diproduksi oleh PT LEN. Namun, pembelian alutsista tersebut harus menggunakan mekanisme transfer of technology oleh-oleh tenaga ahli Indonesia.

Kemhan, kata Nuning Kertopati, harus mendorong semua BUMN strategis untuk berinvestasi di bidang sumber daya manusia (SDM). Harus ada ahli las baja atau las aluminium yang level pendidikannya sampai doktor, termasuk bidang-bidang keahlian senjata lainnya.

"Kemhan harus memiliki program aksi pengiriman mahasiswa S2 dan S3 bidang tersebut. Para ahli yang sudah ada di Indonesia pun harus diinventarisasi dan direkrut oleh BUMN. Jangan sampai sudah selesai belajar dan memiliki keahlian luar biasa, tetapi mereka tidak bisa bekerja karena praktik-praktik KKN di tubuh BUMN strategis," ujar Nuning.

Menurut dia, dibutuhkan jajaran direksi dan komisaris BUMN strategis yang memang paham dan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan sistem persenjataan. Belum tentu seorang manajer yang sukses di bank negara atau BUMN lainnya otomatis bisa memimpin BUMN strategis.

Dalam hal ini, kata Nuning, Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN strategis memiliki masa penugasan cukup lama sehingga bisa mengikuti periode pembuatan tank, kapal perang, atau pesawat udara. Kemhan harus melakukan seleksi super ketat untuk menempatkan jajaran direksi dan komisaris BUMN setelah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan pejabat terkait lainnya.

"Untuk pengadaan alutsista dari luar negeri harus mengutamakan skema G to G untuk menghemat anggaran negara. Politik anggaran di DPR dan kementerian keuangan harus bisa menyesuaikan dengan skema tersebut. Tidak bisa pengadaan alutsista menggunakan skema single year, apalagi jika proses dimulai pada akhir tahun anggaran. Politik anggaran harus merespon dinamika dan sistem keuangan internasional," ujarnya.

Nuning mengatakan, Kemhan harus memiliki sistem kendali yang khusus memantau semua proses tersebut, mulai dari pengendalian SDM, pengendalian proses pengadaan 100% dalam negeri, pengendalian proses alih teknologi, dan lain-lain. Semua proses prngendalian tersebut harus memanfaatkan teknologi informasi berbasis big data dan digitalisasi dalam suatu program start up buatan ahli-ahli Indonesia.

"Kemhan harus berinovasi untuk mengembangkan badan usaha milik swasta (BUMS) strategis yang selama ini sudah memproduksi alutsista. Keberadaan BUMS harus menjadi mitra sekaligus pendukung BUMN dan tidak semata sebagai kompetitor. Kemhan perlu mengatur keahlian masing-masing BUMS agar bisa mendukung BUMN tertentu. Dengan pemetaan yang jelas, maka proses pengadaan tidak berbelit-belit dan tidak saling menjatuhkan antara BUMN dan BUMS," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan