Tugas Perbantuan Tak Bangkitkan Dwifungsi TNI

Tugas Perbantuan Tak Bangkitkan Dwifungsi TNI
Susaningtyas NH Kertopati (Foto: Istimewa / Istimewa)
Asni Ovier / AO Kamis, 26 Desember 2019 | 09:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tugas perbantuan TNI tidak berarti akan membangkitkan dwifung TNI atau pada era Orde Baru disebut Dwifungsi ABRI. Pasalnya, TNI sama sekali tidak memasuki ranah politik.

"Dwi Fungsi ABRI adalah fungsi sosial dan fungsi politik, sementara tugas perbantuan TNI terkonsentrasi pada 14 tugas operasi militer selain perang (OMSP) untuk menjaga stabilitas keamanan," kata pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Nuning menjelaskan, negara demokrasi seperti Indonesia mengenal pembagian tugas antara aparat negara dan aparat pemerintah. Sama halnya dengan Amerika Serikat, maka sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensiil, yang artinya presiden memiliki dua fungsi, yakni sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Selaku kepala negara, ujarnya, maka presiden memiliki aparat negara (state aparatus) dalam hal ini adalah TNI. Sedangkan, sebagai kepala pemerintahan, maka presiden memiliki aparat pemerintahan (government aparatus), yakni Polri dan PNS.

"Sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka TNI sebagai aparat negara dan Polri sebagai aparat pemerintah, keduanya disebut alat negara. Di sinilah keunikan sistem pemerintahan di Indonesia yang memberi amanat kepada TNI untuk memberikan tugas perbantuan kepada Polri dan pemerintah daerah (pemda)," ujar Nuning.

Dikatakan, kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat yang awam dengan sistem pemerintahan di Indonesia menjadi tugas Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri ) untuk melakukan sosialisasi. Dengan demikian, polemik dan politisasi RUU Perbantuan TNI tidak perlu terjadi.



Sumber: Suara Pembaruan