Mahfud: Tiongkok Tidak Punya Hak di Natuna

Mahfud: Tiongkok Tidak Punya Hak di Natuna
Mahfud MD. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / WBP Jumat, 3 Januari 2020 | 19:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Tiongkok tidak punya hak dan kedaulatan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alasannya, wilayah Indonesia sudah diakui sesuai konvensi PBB. Di sisi lain, Indonesia tidak punya konflik perairan dengan negara lain.

"Kalau secara hukum, Tiongkok tidak punya hak untuk mengklaim itu. Karena Indonesia tidak punya konflik perairan, tumpang-tindih perairan Indonesia tidak punya," kata Mahfud di Kemko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Ia menjelaskan Tiongkok dulu pernah punya dengan konflik perairan dengan Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, dan Taiwan. Namun kemudian sudah diatur di South Chine Sea (SCS) Tribunal tahun 2016. Keputusannya, Tiongkok tidak punya hak atas Laut China Selatan (LCS). "Semua sudah selesai. Itu konfliknya bukan dengan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Itu sudah diputus," ujar Mahfud MD.

Dia menegaskan secara hukum internasional, Tiongkok juga tidak punya hak atas LCS. Hal itu mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) tahun 1982. Pada aturan itu, disebutkan Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menurutnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menyampaikan sikap Indonesia ke pemerintah Tiongkok. Tidak ada lagi negosiasi dengan Tiongkok karena Natuna adalah wilayah sah dari Indonesia. "Kita punya kedaulatan dan hak berdaulat yang harus kita dijaga," tutup Mahfud.



Sumber: Suara Pembaruan