Soal Natuna, Pemerintah Diminta Maksimalkan Diplomasi

Soal Natuna, Pemerintah Diminta Maksimalkan Diplomasi
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono (kanan) didampingi Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Muhammad Ali (kiri) melepas KRI Tjiptadi-381 usai upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. ( Foto: Antara / M Risyal Hidayat )
Yustinus Paat / FER Minggu, 5 Januari 2020 | 19:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, mengatakan, manuver coast guard Tiongkok yang mengawal kapal-kapal ikan mereka di perairan Natuna, merupakan upaya Negeri Tirai Bambu untuk menunjukkan kekuatan militernya ke dunia internasional.

Kapal Tiongkok Masih Bertahan di Laut Natuna

Menurut Syaifullah, upaya ini dilakukan setelah beberapa waktu sebelumnya kapal perang Amerika Serikat (AS) bermanuver di sekitar Kepulauan Spratly (pulau buatan Tiongkok di atas batu karang) yang berada di dekat Filipina.

"Laut China Selatan merupakan perairan yang selama ini menjadi salah satu titik ketegangan yang melibatkan beberapa negara yaitu Indonesia, Brunai Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok," ujar Syaifullah Tamliha, di Jakarta, Minggu (5/1/2020)

Tiongkok, kata Syaifullah, telah memperhitungkan kemungkinan terburuk dari manuver mereka di wilayah Laut China Selatan tersebut, termasuk kemungkinan kontak senjata dengan kekuatan militer Indonesia.

"Pemerintah perlu memaksimalkan langkah diplomasi dalam merespon masuknya coast guard Tiongkok ke wilayah perairan Indonesia, sambil tetap melakukan pengerahan kapal perang untuk menjaga kawasan Laut Natuna," imbuh Syaifullah.

Pemerintah Diminta Tegakkan Kedaulatan di Natuna

Langkah diplomasi tersebut, sambung Syaifullah, khususnya perlu dimaksimalkan di Perserikatan Bang-bangsa (PBB), di mana Tiongkok bersama empat negara lainnya yaitu Prancis, Rusia, Inggris, dan AS menjadi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Selain langkah diplomasi, lanjut Syaifullah, Indonesia harus meningkatkan anggaran militer yang idealnya 1,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 300 triliun. Tahun ini anggaran militer Indonesia baru mencapai Rp 131 triliun.

"Peningkatan anggaran militer ini tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga wilayan Indonesia yang sangat luas (baik laut, darat, dan udara), khususnya untuk wilayah-wilayah sensitif seperti di Natuna dan Papua," pungkas Syaifullah.



Sumber: BeritaSatu.com