Soal Penolakan Warga Natuna, Mahfud Akui Terlambat Beri Informasi

Soal Penolakan Warga Natuna, Mahfud Akui Terlambat Beri Informasi
Mahfud MD. ( Foto: Antara )
Robertus Wardy / WBP Selasa, 4 Februari 2020 | 11:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mengakui adanya keterlambatan informasi kepada warga Natuna terkait evakuasi 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Tiongkok yang ditempatkan di Natuna, Kepulauan Riau.

"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat greenlight untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan, itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Surat Edaran Meliburkan Sekolah di Natuna Dicabut

Mahfud mengatakan hal itu saat menerima Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra serta ormas kepemudaan Natuna.

Mahfud yang didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menilai Natuna dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat.

Mensos Minta Warga Natuna Tak Khawatir Kedatangan WNI dari Wuhan

Menurut dia, timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat. "Itu supaya Anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud.

Aspirasi dari pejabat Natuna tersebut, kata Mahfud, akan ditampung dan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi mengingat Presiden Jokowi sangat sibuk. "Saya tetap akan menyampaikan ada keinginan teman-teman bertemu dengan Presiden, tetapi sekurang-kurangnya Menko Polhukam diminta ke Natuna dalam waktu yang tidak terlalu lama atau sekurang-kurangnya tanggal 6 Maret nanti," kata Mahfud.

Selain dirinya yang akan ke Natuna, Menkes Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna hingga pemeriksaan terhadap WNI yang dievakuasi dari Wuhan selesai dilakukan.

"Hari ini kita sudah bertemu menampung aspirasi teman-teman dari Natuna yang diwakili Bapak Bupati, Ketua DPRD, ibu Wakil Bupati. Kemudian ada tokoh masyarakat, Ketua KNPI dari Natuna, ada dari perguruan tinggi, ada dari Pemuda Pancasila dan lain-lain. Kesimpulannya sebenarnya hal-hal yang disampaikan sudah sudah dibicarakan juga oleh pemerintah, Bapak Menteri Kesehatan akan berkantor di Natuna. Sebenarnya sudah mulai berkantor cuma sekarang ditegaskan lagi sampai selesainya tugas yang istilah Pak Mendagri Pak Tito Karnavian tadi adalah operasi kemanusiaan," jelas Mahfud.

Dia tegaskan tindakan yang dilakukan Indonesia dipuji dunia internasional karena Indonesia dinilai paling cepat, akurat dan tepat di dalam menangani penyebaran virus korona. Misalnya jika dibandingkan secara umum dengan 38 negara lainnya yang sudah melakukan hal yang sama, Indonesia termasuk yang tercepat.

Dia meminta pemerintah Natuna dan tokoh-tokoh pemuda di Natuna supaya sering mengecek informasi ke pusat. Masyarakat diminta tidak percaya pada berita hoax atau bohong yang biasanya memprovokasi, mengadu-domba dan mendramatisir masalah sebenarnya. "Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di Indonesia di sana, itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna. Pemerintah akan menangani dengan secermat-cermatnya masalah yang sedang berlangsung dan komunikasi akan terus dilakukan dengan masyarakat Natuna," tutur Mahfud.

Dia juga meminta agar pendidikan sekolah-sekolah tetap diselenggarakan seperti biasa. Tidak ada hari libur karena memang tidak apa-apa. "Semua yang sekarang ada di Natuna yang dipulangkan dari Tiongkok itu dalam keadaan sehat. Cuma untuk melaksanakan standar internasional maka dilakukan hal yang seperti sekarang itu, dimana dikarantina dulu diperiksa setiap hari sampai sekian hari dengan catatan Menteri Kesehatan berada di paling depan di bidang ini," tutup Mahfud.



Sumber: Suara Pembaruan