Pemulangan WNI Eks ISIS Ternyata Sudah Digagas Pemerintah Sejak Januari

Pemulangan WNI Eks ISIS Ternyata Sudah Digagas Pemerintah Sejak Januari
Mahfud MD. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / DAS Kamis, 6 Februari 2020 | 14:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kendati sikap pribadi Presiden Jokowi baru terungkap kemarin dan rapat terbatas  baru digelar, wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ternyata sudah sejak Januari digagas pemerintah. Hal itu terungkap dari pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (6/2/2020).

Pemerintah, kata Mahfud, sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius. “Sekarang dibentuk satu tim yang dipimpin Suhardi Alius. Tim ini sudah dibentuk, diputuskan tanggal 17 Januari 2020. Sudah lama keputusannya. Sudah mulai bekerja,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Tugas tim khusus ini untuk membuat draf kajian hukum terkait rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS. Draf kajian hukum yang dimaksud ada dua pilihan. Pertama, aturan hukum mengapa WNI eks ISIS tidak boleh dipulangkan. "Kalau aturan hukumnya sudah ada, kita tunjukkan, kalau belum ada, dibuatkan aturan hukumnya," kata mahfud.

Kedua, aturan hukum yang mengatur bila WNI eks ISIS dipulangkan. Termasuk di dalamnya adalah strategi deradikalisasinya.

Mahfud lebih memilih ratusan WNI eks ISIS itu tidak dipulangkan. Karena selain mereka sudah membakar paspor asli mereka, lalu mereka meninggalkan Indonesia secara ilegal, juga dikarenakan tidak ada pemerintah mana pun yang mau memulangkan bekas teroris ke negaranya.

“Tapi kecenderungannya kalau saya pribadi sih, enggak dipulangkan. Kecenderungannya mungkin enggak dipulangkan. Tapi karena menyangkut prosedur hukum juga,” tutur Mahfud MD.



Sumber: BeritaSatu.com