Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Terburu-buru Pulangkan 600 Eks ISIS

Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Terburu-buru Pulangkan 600 Eks ISIS
Leefa (berkacamata, tengah) bersama para WNI lainnya di Suriah. ( Foto: AFP )
Robertus Wardi / FMB Senin, 10 Februari 2020 | 21:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah tidak terburu-buru memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS atau terduga teroris lintas batas/foreign terrorist fighter (FTF). Kepulangan mereka bisa mengancam keamanan dalam negeri.

"Jangan terburu-buru. Kita lihat dulu seperti apa, situasinya dan kondisinya di sana," kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Ia meminta pemerintah untuk memastikan apakah mereka yang hendak pulang masih sebagai WNI atau tidak. Apakah mereka masih memiliki paspor atau sudah dibakar.

"Apakah mereka secara sukarela meninggalkan paspor Indonesia kemudian pergi menjadi ISIS. Itu yang pertama yang harus dicermati," ujar Puan yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dia menegaskan mereka pergi ke Suriah atau Irak dan bergabung dengan ISIS atas kemauan sendiri. Beberapa dari mereka juga sadar membakar paspor yang dimiliki. Dalam konteks seperti itu, pemerintah tidak boleh gegabah menerima kembali mereka.

"Apakah mereka masih mengakui sebagai WNI? Kalau mereka sudah tidak akui NKRI, apa masih layak itu diterima kembali? Ini harus hati-hati," tegas mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.

Di tempat terpisah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak mau kecolongan terhadap niat pulang dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang mantan anggota ISIS hanya sebagai akal-akalan. BNPT tidak mau niat pulang itu hanya akal-akalan karena sudah terdesak di Suriah dan Irak.

"Itu yang kita waspadai karena dia terdesak dia minta pulang. 'Pokoknya kami akan tunduk, dan sebagainya,' sudah ada tuh saya dengar-dengar dari teman-teman mantan teroris. Enggak ada cerita sama saya," kata Kepala BNPT Suhardi Alius di Jakarta, Minggu (9/2/2020).

Ia menegaskan belum ada keputusan terkait kepulangan mantan ISIS. Pemerintah akan hati-hati terkait hal itu karena dampaknya sangat besar bagi keamanan dalam negeri.

"Kita lihat betul, jangan sembarangan. Dia karena terdesak minta pulang, dari situ bikin aneh-aneh, kan celaka kita. Yang di dalam negeri saja, yang sudah ikut sama saya, kita yakin betul enggak dia, kita ikuti terus, enggak boleh sembarangan. Semuanya kita ikuti, kegiatan apanya, omongannya, kalau udah aneh-aneh lagi ya mohon maaf, kita ambil lagi. Jadi kita harus hati-hati," jelas Alius yang mantan Kabareskrim ini.



Sumber: Suara Pembaruan