Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS Perlu Kajian Mendalam

Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS Perlu Kajian Mendalam
Leefa (berkacamata, tengah) bersama para WNI lainnya di Suriah. (Foto: AFP)
Fana Suparman / FMB Rabu, 12 Februari 2020 | 10:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta untuk mengkaji secara mendalam terkait rencana memulangkan anak-anak berusia di bawah 10 tahun dari mantan warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS atau teroris lintas batas. Perlu serangkaian langkah untuk memastikan anak-anak tersebut kembali ke Indonesia.

"Meskipun ada kemungkinan anak-anak tersebut tidak kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena bergabung ke ISIS atas paksaan orangtua, namun tidak serta merta mereka dapat kembali ke Indonesia. Perlu serangkaian langkah atau tindakan untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali memasuki wilayah Indonesia," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono kepada SP, Selasa (11/2/2020).

Diketahui, Pasal 23 huruf (d) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Sedangkan ayat (f) di pasal yang sama menegaskan seorang WNI dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Dengan dua aturan tersebut, WNI yang bergabung dengan ISIS sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi mereka. Namun, Bayu mengingatkan, dalam aturan tersebut terdapat frasa 'sukarela'. Dengan demikian, anak-anak yang terpaksa mengikuti orangtuanya bergabung dengan ISIS belum tentu kehilangan kewarganegaraan, meskipun Indonesia menganut asas ius sanguinis atau asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.

"Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya atau ibunya. Karena prinsip kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Pasal 23 UU Kewarganegaraan yaitu bergabung di dinas tentara asing atau sumpah menyatakan setia kepada negara asing atau bagian negara asing adalah dilakukan secara sukarela. Artinya sangat mungkin anak-anak tersebut secara terpaksa atau dipaksa untuk bergabung dengan ISIS karena paksaan orangtuanya," kata Bayu.

Pemerintah Pertimbangkan Anak di Bawah 10 Tahun Dipulangkan

Meski demikian, Bayu mengakui, posisi pemerintah terbilang rumit dalam menghadapi persoalan anak-anak eks ISIS ini. Pemerintah perlu memastikan latar belakang setiap anak bergabung dengan ISIS, apakah karena terpaksa atau justru sukarela. Hal ini untuk memastikan kewarganegaraan mereka.

"Agak rumit, karena kalau memang mereka dipaksa orangtua maka tidak kehilangan kewarganegaraan. Tapi jika bergabungnya sukarela maka hilang juga WNI nya," katanya.

Diketahui, Pemerintah memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS. Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya. Pemerintah akan mempertimbangkan secara mendalam masing-masing anak sebelum memulangkan mereka ke Indonesia.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat aja apakah ada ortunya atau tidak, yatim piatu," kata Menkopolhukam Mahfud MD usai rapat terbatas terkait teroris lintas batas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2). 



Sumber: Suara Pembaruan