Jokowi Lantik Aan Kurnia Sebagai Kepala Bakamla

Jokowi Lantik Aan Kurnia Sebagai Kepala Bakamla
Presiden Joko Widodo (kanan), memberikan selamat kepada Laksamana Madya Aan Kurnia (kiri), usai dilantik sebagai kepala Bakamla di Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / JAS Rabu, 12 Februari 2020 | 19:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Aan Kurnia dilantik untuk menggantikan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Achmad Taufiqoerrochan yang sudah memasuki pensiun.

Pelantikan itu dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Wantimpres Wiranto, dan Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputri.

Seusai pelantikan, Jokowi mengharapkan ke depan Bakamla menjadi embrio penjaga pantai Indonesia. Sehingga nanti lembaga yang diberi kewenangan menjaga laut Indonesia diberikan hanya Bakamla.

“Jadi Bakamla, kayak Indonesia Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya, agar ada harmonisasi,” kata Jokowi di Istana Presiden

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengharapkan, dengan diangkatnya Aan Kurnia sebagai Kepala Bakamla, Indonesia dapat memiliki coast guard yang menjaga perairan Tanah Air.

“Saya berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, yang diberi kewenangan di perairan kita,” ujar Jokowi.

Sementara itu, Kepala Bakamla Aan Kurnia mengatakan ada tiga hal yang harus segera dilaksanakannya. Pertama, kepentingan Indonesia di laut dan situasi global maritim khususnya di perairan Indonesia merupakan tantangan.

“Ini yang harus kita jawab, khususnya saya sebagai Kepala Bakamla,” kata Aan Kurnia.

Kedua, sesuai dengan UU yang ada, nanti ia akan lebih menyinergikan seluruh pemangku kepentingan yang ada di laut. Apalagi sekarang ini ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. “Tadi Pak Jokowi sudah bilang masalah omnibus law untuk masalah keamanan laut. Itu bisa menjawab yang permasalahan yang pertama,” ujar Aan Kurnia.

Ketiga, ia harus mampu menjawab tantangan masalah maritim yang sekarang masih hangat khususnya di Natuna. Salah satunya, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bakamla. Karena SDM di Bakamla ada yang dari TNI Angkatan Laut, Polisi, TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Kejaksaan, dan PNS dari instansi lainnya.

“Karena itu, saya mau membuat standardisasi. Sehingga begitu masuk Bakamla, mereka memiliki pengetahuan hukum laut, hukum internasional, tentang penegakan hukumnya harus sama,” terang Aan Kurnia.

Keempat, ia juga akan meningkatan peralatan alat pertahanan sistem utama (alutsista) yang dirasakan masih kurang.



Sumber: BeritaSatu.com