Menkominfo Tegaskan Tiga Poin Utama RUU PDP

Menkominfo Tegaskan Tiga Poin Utama RUU PDP
Johnny G Plate. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FER Selasa, 25 Februari 2020 | 16:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, menegaskan, sudah sepatutnya Indonesia memiliki payung hukum perlindungan data pribadi (PDP).

Baca Juga: Menkominfo Jelaskan Pentingnya RUU PDP

Indonesia diharapkan menjadi negara ke-133 di dunia dan kelima di kawasan Asia Tenggara yang memiliki regulasi mengenai perlindungan data pribadi.

"Dari 193 negara di dunia, 132 negara sudah memiliki (regulasi PDP). Kita berharap menjadi negara ke-133. Di ASEAN sudah empat negara, kita harapkan agar menjadi negara kelima. Sudah begitu urgent (penting) kita memiliki undang-undang ini,” kata Johnny usai rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Menurut Menkominfo, pemerintah telah menjelaskan kepada DPR terkait Rancangan Undang-undang (RUU) PDP dan berharap jadwal pembahasan segera disusun. Selain itu, fraksi-fraksi di DPR perlu menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Baca Juga: Kemkominfo Identifikasi 86 Hoax Virus Korona

"Mengingat bahwa saat ini juga sedang ada beberapa RUU penting seperti RUU Cipta Kerja, maka kami harapkan DPR punya waktu cukup mengatur agar RUU PDP setidaknya dibahas simultan, sehingga dalam masa persidangan tahun ini bisa selesai. DPR dan pemerintah menghasilkan undang-undang (pada 2020),” ungkap Johnny G Plate.

Johnny menambahkan, terdapat tiga poin penting dalam RUU PDP yaitu kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilik data pribadi sekaligus hak-haknya, dan kewajiban pengguna data pribadi. Dengan demikian, berbagai penyimpangan, penyalahgunaan, dan kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberi sanksi.

Sementara itu, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, memandang penting RUU PDP. Sebabnya, di era digitalisasi data pribadi sangat riskan disalahgunakan.

"Kesiapan pemerintah dalam hal antisipasi perkembangan teknologi sangat penting. Pemerintah harus bangun infrastruktur teknologi yang kuat dan canggih," tegas Karding.



Sumber: BeritaSatu.com