Tjahjo: Pemerintah Komitmen Cegah ASN dari Radikalisme

Tjahjo: Pemerintah Komitmen Cegah ASN dari Radikalisme
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Carlos KY Paath / FER Kamis, 5 Maret 2020 | 16:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Tjahjo Kumolo, menegaskan, pemerintah berkomitmen mencegah aparatur sipil negara (ASN) terpapar radikalisme.

Baca: Tjahjo Kumolo Ungkap Rumitnya Penentuan Pejabat Eselon I

Pemerintah memiliki akses jejak digital dan media sosial (medsos) terhadap para pejabat eselon I dan II, termasuk pejabat fungsional.

Seluruh pejabat eselon II dan eselon I dan fungsional semua sudah terdata dengan baik. Ada tidak dia klik radikalisme terorisme menggunakan medsosnya? Bagaimana lingkungan keluarganya? Bagaimana aktivitas politiknya?,” kata Tjahjo dalam acara Koordinasi Membangun Sinergitas Penguatan Pancasila di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Tjahjo mengatakan, ASN sebagai perekat bangsa harus jeli menggunakan medsos. Platform tersebut, semestinya dijadikan sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi.

"Manfaatkan medsos untuk embangun suasana kesejukan dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, pencegahan, meluasnya radikalisme tentu perlu melibatkan kementerian/lembaga terkait. "Artinya, tidak bisa hanya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB)," tandasnya.

Baca: Tjahjo Kumolo Jelaskan Pentingnya Penyederhanaan Birokrasi

Surat edaran Menpan dan RB Nomor 137/2018 tentang penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi ASN memuat mengenai penerapan sanksi disiplin. ASN yang menumbuhkan rasa kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah akan disanksi.

"Proses hukum yang terkait radikal, ada yang diturunkan pangkatnya, tidak kita dukung terpilih sebagai pejabat eselon II dan I,” tegas Tjahjo. Surat keputusan bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan juga telah diterbitkan.

Terdapat 11 pimpinan kementerian/lembaga yang mendandatangani SKB tersebut antara lain Menpan dan RB, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), ketua Komisi ASN, Menteri Agama (Menag), dan kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut Tjahjo, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan melalui portal aduanasn.id. "Masyarakat dapat mengakses portal aduan. Kementerian/lembaga menindak lanjuti pengaduan masyarakat tersebut, kemudian memberikan rekomendasi penanganan laporan,” ucap Tjahjo.

 



Sumber: BeritaSatu.com