Urgensi Pelibatan TNI Berantas Terorisme Belum Mendesak

Urgensi Pelibatan TNI Berantas Terorisme Belum Mendesak
Ilustrasi terduga teroris. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / AMA Selasa, 12 Mei 2020 | 17:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia menjadi pilihan terakhir karena skala ancaman terorisme menurun. Meskipun, radikalisme dan intoleransi meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan, tetapi dukungan terhadap ekstrimisme dengan kekerasan sangat rendah di masyarakat Inonesia.

"Pelibatan militer dalam urusan keamanan sebaiknya diminimalisir dan menjadi pilihan terakhir atau the last resort," kata Bonar di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Ia menanggapi beredarnya draf Perpres tentang keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme. Draf itu dikirim Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tanggal 4 Mei lalu.

Menurut Bonar, pelibatan TNI baru dilakukan apabila memang dalam penindakan dibutuhkan pengerahan kekuatan yang di atas normal. Apabila masih dalam batas normal, seperti pengintaian, penggalangan, pencegahan, termasuk juga penindakan dalam operasi keamanan terkendali, pelibatan TNI tidak banyak diperlukan.

Keberatan pokok sejumlah kalangan termasuk pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pelibatan TNI, kata dia, karena Indonesia memilih extended criminal justice system atau sistim peradilan pidana. Sistem itu diperluas dengan mengedepankan pencegahan sebagai mekanisme hukum menangani terorisme.

TNI, lanjutnya, bukanlah bagian dari law enforcement atau penegak hukum dan sampai sejauh ini pun TNI tetap tidak mau tunduk pada peradilan umum biasa. Padahal di negara yang menghormati supremasi sipil, untuk kasus yang melibatkan anggota tentara dan bukan urusan kedinasan atau kemiliteran, harus dibawa ke peradilan umum.

"Pelibatan militer dalam membantu kepolisian menangani terorisme di banyak negara bukanlah sesuatu yang tabu dan dimungkinkan. Hanya saja pelibatan itu harus terukur dan sesuai dengan kebutuhan atau tingkat skala ancaman. Derajat keterlibatan militer diatur secara seksama dan terinci," tutur Bonar.

Dia menyebutkan, dalam UU TNI jelas diatur bahwa setiap pengerahan TNI harus mendapat persetujuan presiden dan diketahui parlemen. Meskipun pelibatan TNI dalam menangani terorisme dikategorikan sebagai operasi non militer selain perang, tetap harus sesuai dengan mekanisme diatas.

Karena itu, rancangan Perpres yang sedang dibahas di DPR harus fokus tentang skala ancaman seperti apa, kondisi seperti apa, dan bagaimana Komando Operasi Khusus (Koopsus) berkoordinasi dengan Kepolisian ketika skala ancaman dikategorikan genting.

"Sejauh mana skala ancaman terorisme di Indonesia sehingga kemudian TNI sebagai kekuatan pertahanan harus dilibatkan. Apakah ada penguasaan teritori atau serangan terhadap teritori Indonesia. Kemudian apakah pihak kepolisian sebagai penegak hukum telah kewalahan serta perlu mendapat bantuan pelibatan TNI. Ini yang harus diperhatikan dalam pelibatan TNI tersebut," tutup Bonar.