Ketua MPR Bantah RUU HIP Buka Peluang Bangkitnya Komunisme

Ketua MPR Bantah RUU HIP Buka Peluang Bangkitnya Komunisme
Bambang Soesatyo (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / WBP Jumat, 29 Mei 2020 | 17:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan tak ada ruang bagi ajaran komunis maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali hidup di Indonesia, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Baca juga: Fraksi di DPR Berpolemik RUU HIP soal Ancaman Komunisme dan Khilafah

Bamsoet, sapaan akrabnya mengatakan, dari segi regulasi hukum ketatanegaraan, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI. Di dalamnya tegas dinyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk larangan setiap kegiatan untuk mengembangkan komunisme/marxisme.

Meski saat ini DPR sedang membahas RUU HIP, namun tidak memberi celah PKI. Sebaliknya, pembahasan RUU itu akan semakin memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Walaupun didalamnya belum mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, bukan berarti menafikan keberadaan TAP tersebut. "Baik TAP MPRS maupun RUU HIP, merupakan satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan, sebagai pegangan bangsa Indonesia dalam menumbuhkembangkan ideologi Pancasila," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (29/5/20).

Baca juga: Ahmad Basarah Ingatkan Pancasila Jalan Hidup Bangsa Indonesia

Dikatakan Bamsoet, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Masih ada regulasi lain yang mengatur soal itu, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Undang-undang ini memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun sampai dengan 20 tahun penjara.

Lebih jauh, Politikus Golkar itu menyatakan pihaknya memahami jika ada pihak yang khawatir dengan bangkitnya komunisme. Namun, sebaiknya ketakutan demikian tidak perlu dikembangkan.

"Karena TNI/Polri, ormas keagamaan seperti NU, Muhamadiyah dan lain-lain, ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawiran dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI), Kelompok Cipayung dan lain-lain pasti akan bersatu menghadang bangkitnya partai maupun paham komunisme,” tandas Bamsoet.

Menurut dia, isu ini rawan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang tak senang melihat bangsa Indonesia hidup tenang. "Aparat keamanan, umat Islam dan umat beragama lainnya, termasuk ormas-ormas yang menentang PKI selama ini seperti NU, Muhamadiyah, Pemuda Pancasila, FKPPI dan lainnya pasti akan bersatu jika komunisme kembali bangkit. Kita perlu waspada, namun tidak perlu panik," pungkas Bamsoet.



Sumber: BeritaSatu.com