Tolak Klaim Tiongkok, RI Daftar Status Kedaulatan Natuna ke PBB
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tolak Klaim Tiongkok, RI Daftar Status Kedaulatan Natuna ke PBB

Jumat, 12 Juni 2020 | 14:59 WIB
Oleh : Robertus Wardy / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia kembali mendaftar status kedaulatan atas Laut Natuna ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bentuk penolakan klaim Tiongkok atas wilayah tersebut.

“Tanggal 26 Mei 2020 Indonesia meregister, mendaftarkan kembali posisi terhadap klaim Tiongkok mengenai nine dash line ke PBB,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam diskusi virtual bertema “Tren Geopolitik Dunia di Tengah Covid-19” di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Ia menegaskan Indonesia menolak tegas klaim Tiongkok atas wilayah Natuna hanya berdasarkan nine dash. Model itu tidak diakui hukum internasional yang ditetapkan PBB. “Klaim nine dash line tidak memiliki dasar dan tidak sesuai dengan Unclos 1982. Posisi Indonesia konsisten dengan kunci penghormatan terhadap hukum internasional terutama Unclos 1982," tutur Retno.

Nine dash line adalah sembilan titik imaginer yang menjadi dasar Tiongkok untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan, termasuk Natuna. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau Unclos 1982. Padahal Tiongkok tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani Unclos 1982.

Menurut Unclos 1982, suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya. Kemudian adanya kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut. Zona ini disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan dasar itu, Indonesia memiliki hak atas laut Natuna.

Retno menginginkan Laut China Selatan dapat menjadi perairan yang damai. Tiongkok dan Amerika Serikat diminta tidak menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat proyeksi dua kekuatan besar. Karena dampaknya merugikan negara-negara yang ada di sekitar Laut China Selatan. "Laut China Selatan harus menjadi laut yang damai dan stabil. Indonesia tidak ingin menjadi tempat power projection dua kekuatan yang besar yang merugikan kita semua,” tutup Retno.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

6 Bulan, Polda Sumut Tangkap 5.082 Tersangka Narkoba

Jumlah ini dipastikan mengalami peningkatan karena polisi semakin gencar melakukan pemberantasan.

NASIONAL | 12 Juni 2020

106 Rumah di Langkat Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

Tidak ada korban jiwa dalam musibah bencana alam tersebut.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Menteri Ristek/BRIN: Kontribusi Riset Covid-19 UI Lengkap dan Signifikan

Pendanaan ini digalakkan dalam rangka mendukung upaya pencegahan, penyebaran, penularan dan/atau penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Tuntutan Hukum Peneror Novel Rendah, Ini Kata WP-KPK

Jaksa Penuntut Umum merupakan representasi dari kepentingan negara untuk memastikan terwujudnya keadilan melalui proses penegakan hukum.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Bupati Bogor: Bila Pedagang Tidak Mau Dites, Pasarnya Kita Tutup

Saat ini Pemkab Bogor masih terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan jadwal ulang melakukan swab test kepada para pedagang di Pasar Cileungsi.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Kebumen Deklarasi New Normal, Ganjar Minta Tidak Buru-buru

Ganjar Pranowo mengatakan tidak adanya kasus Covid-19 belum menjadi patokan agar penerapan normal baru segera dilakukan.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Tiga WNI yang Disandera Perompak Afrika Berhasil Dibebaskan

Tiga orang WNI ABK Amerger Gabon yang diculik dan disandera oleh sindikat perompak selama 40 hari sejak tanggal 3 Mei 2020

NASIONAL | 12 Juni 2020

Buka Saat Pandemi, Edupark Semen Gresik Tingkatkan Ekonomi Desa

Jika dirata-rata, tiap bulan pendapatan yang diraih BUMDes "Mbangun Deso" dari Edupark sekitar Rp 4 jutaan.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Rencana Pemerintah Hanya Izinkan Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau

Pemerintah berencana akan mengizinkan proses sekolah tatap muka secara normal hanya di wilayah dengan status zona hijau alias tak ada kasus Covid-19 sama sekali

NASIONAL | 12 Juni 2020

1.620 Warga Kabupaten Serang Ikut Rapid Test Massal, 3 Orang Reaktif

Rapid test massal di Kabupaten Serang dilanjutkan pada Jumat (12/6/2020)atau hari ini.

NASIONAL | 12 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS