Tiga Kondisi Darurat Tengah Dialami Masyarakat Papua Saat Ini

Tiga Kondisi Darurat Tengah Dialami Masyarakat Papua Saat Ini
Ketua Tim Kajian Papua LIPI Adriana Elisabeth (Foto: istimewa)
Asni Ovier / AO Senin, 29 Juni 2020 | 22:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat Papua, termasuk Papua Barat, saat ini mengalami kondisi darurat, yang terjadi hampir sepanjang waktu. Tiga kondisi darurat itu membutuhkan solusi dan penanganan segera.

Hal itu mengemuka dalam webinar bertema “Mari Bicara Solusi Menuju Papua Sehat PascaCovid-19” yang digelar atas kerja sama Jaringan Damai Papua, For Papua, Jubi, dan Prime Advisory di Jakarta, Senin (29/6/2020).

“Acara webinar diinisiasi oleh Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta agar publik jangan hanya tahu persoalan Papua yang terkait dengan konflik politik dan masalah keamanan, namun juga memahami kondisi kesehatan di Tanah Papua dan solusi terbaik untuk kesehatan masyarakat Papua, terutama berdasarkan pengalaman para praktisi kesehatan di Papua dan Papua Barat berdasarkan pengalaman di wilayah masing-masing, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta, Adriana Elisabeth

Dikatakan, tiga kondisi darurat itu, pertama, penyakit endemik yang ada sebelum virus corona, yaitu malaria, TBC, HIV/AIDS dan kekurangan gizi. Kedua, darurat kesehatan karena wabah Covid-19 sejak ditetapkan oleh pemerintah Indonesia secara nasional. Ketiga, konflik berkepanjangan sejak 1960-an, terutama konflik bersenjata, khususnya di wilayah pegunungan tengah.

Darurat kesehatan terkait Covid-19 dialami oleh orang Papua terutama yang tinggal di daerah pedalaman, seperti masyarakat di Kabupaten Boven Digul. Transportasi udara yang tidak tersedia secara regular (setiap hari), mengakibatkan dokter Aarom Rumainum, salah seorang narasumber webinar, tidak bisa hadir.

“Dia harus melayani tes PCR untuk 1.000 orang di pedalaman dan tidak bisa kembali tepat waktu ke Jayapura,” ujar Adriana.

Bupati Paniai, Meki Nawipa mengatakan, pandemi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang, namun harus ada komunikasi bersama dengan para bupati wilayah adat Meepago (Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai). Dikatakan, masih ada masyarakat yang kurang paham tentang Covid-19.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga, Innah Gwijangge, bahwa masyarakat belum menyadari bahaya Covid-19. Mereka beranggapan bahwa orang Papua tidak akan terkena Covid-19, karena merasa kuat, meskipun ada juga yang meyakini bahwa pandemi ini sebagai bentuk kutukan dari Tuhan. Pandangan kultural ini mungkin menjadi alasan mengapa masyarakat cenderung tidak mematuhi protokol kesehatan.

Usulan perbaikan yang disampaikan adalah memberikan puskesmas udara dengan helikopter, karena sulit menjangkau penduduk di daerah pedalaman Nduga melalui jalan darat. Untuk mengatasi masalah kesehatan diperlukan juga kerja sama dengan lembaga gereja dan sekolah-sekolah agar masyarakat semakin paham.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dokter Victor Nugrahaputra mengatakan, pandemi bisa menjadi momentum untuk melakukan terobosan bagi penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik di Papua dan Papua Barat. Selain itu, juga penting untuk melanjutkan pembangunan Palapa Ring Timur untuk mendukung teknologi kesehatan (telemedicine) yang bisa menjangkau seluruh Papua.

Selain itu, menurut dia, penyebab kematian terbanyak telah mengalami perubahan terutama disebabkan penyakit katastropik yang berbiaya mahal, seperti stroke, ischemic heart disease, diabetes, TBC, dan cirrhosis.

Terkait pandemi saat ini, dokter Maria Rumetaray yang akrab dipanggil dokter Mia dari Wamena mengatakan, penyakit yang lebih mengancam orang Papua bukan Covid-19 melainkan penyakit endemi yang telah lama ada di sana.

Bagi dokter Mia, untuk membangun SDM Papua yang sehat maka penyakit endemik itu harus diatasi, bukan hanya fokus pada penanganan Covid-19. Hubungan antara pemajuan kesehatan dengan konteks keamanan di Tanah Papua adalah pelayanan kesehatan terkendala karena berlangsungnya konflik bersenjata. Padahal, standar pelayanan minimal bagi masyarakat Papua saja belum terpenuhi selama ini.



Sumber: BeritaSatu.com