Kemlu RI Serahkan Uang Diyat ke Ahli Waris WNI Tuti Sutiah
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Kemlu RI Serahkan Uang Diyat ke Ahli Waris WNI Tuti Sutiah

Senin, 11 Januari 2016 | 23:00 WIB
Oleh : Leonard AL Cahyoputra / PYA

Jakarta - Direktur Perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Senin (11/1), bahwa pihaknya telah menyerahkan uang diyat kepada ahli waris korban kecelakaan Tuti Sutiah yang merupakan WNI/TKI asal Kab. Sukabumi, Jawa Barat.

Iqbal menceritakan Tuti meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, pada 17 Juni 2013, di kota Thatslits, Provinsi Asir, Arab Saudi.

“Setelah melalui proses pengadilan, hakim pengadilan Arab Saudi memutuskan bahwa korban berhak mendapatkan uang diyat syar’i yang besarannya telah ditentukan oleh undang-undang di Arab Saudi yaitu sebesar SR 150 ribu,” ucap dia.

Iqbal menyatakan keberhasilan dalam penuntutan uang diyat atas kasus Tuti merupakan bukti hadirnya negara. Berbagai upaya baik lewat jalur birokrasi formal maupun non- formal telah dilakukan oleh KJRI Jeddah selaku perpanjangan tangan.

Iqbal mengatakan uang diyat yang diterima adalah bentuk keadilan yang harus didapatkan oleh keluarga/ahli waris agar mereka dapat lebih mengikhlaskan musibah yang menimpa mereka dan dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang.

Oleh sebab itu, Pemerintah RI saat ini fokus mengawal proses hukum dari berbagai kasus WNI/TKI yang menjadi korban pembunuhan/kecelakaan di luar negeri.

Iqbal mengatakan sepanjang tahun 2015, KJRI Jeddah berhasil memperjuangkan uang diyat bagi 1 (satu) kasus WNI/TKI yang menjadi korban pembunuhan dan 6 (enam) kasus WNI/TKI korban kecelakaan lalu lintas dengan nilai total sebesar Rp 4,8 miliar (SR 1 = Rp 3.600,00).

“Sedangkan KBRI Riyadh berhasil memperjuangkan uang diyat atas 3 (tiga) kasus WNI korban kecelakaan lalu lintas dengan total nilai setelah dikurskan ke rupiah sebesar Rp 1.259.035.036,” pungkas Iqbal.

Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Komitmen Politik Lingkungan Presiden Dipertanyakan

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute, Benny Sabdo menyesalkan kekalahan pemerintah dalam perkara gugatan pembakaran hutan 20 ribu ha oleh PT BHM.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Pecat, Oknum Paspampres Pembawa Narkoba

Ketika tertangkap, Pratu FAP tengah melewati Security Door Bandara Kuala Namu

NASIONAL | 11 Januari 2016

Penyuap Akil Mochtar Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin

Amir Hamzah dan Kasmin dijebloskan jaksa eksekutor KPK Lapas Sukamiskin.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Ormas Terlarang Gafatar Sudah Masuk Papua

Polda: Gafatar adalah organisasi yang telah dilarang di Indonesia.

NASIONAL | 11 Januari 2016

RPI Sesalkan Pemerintah Kalah dalam Perkara Pembakaran Hutan

RPI sesalkan pemerintah kalah dalam perkara gugatan dugaan pembakaran hutan kepada PT BMH.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Suryadharma Ali Divonis Enam Tahun Penjara

Terbukti korupsi dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 27 miliar

NASIONAL | 11 Januari 2016

PDIP Dorong Semua Parpol Bangun Konsensus dan Visi Bersama

Ide PNSB direspons juga oleh partai lain.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Ini Alasan Jokowi Damaikan ARB dan Agung Laksono

Pemanggilan ARB dan Agung juga untuk memuluskan konsolidasi di parlemen

NASIONAL | 11 Januari 2016

PDI-P Godok Dua Cara Membentuk GBHN Baru

Bisa lewat aemendemen UUD 1945 atau merevisi UU tentang perencanaan pembangunan nasional.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Pemerintah Bentuk Badan Khusus Penanganan Danau Toba

Banyak hal yang dikerjaan untuk mempercantik lokasi pariwisata Danau Toba.

NASIONAL | 11 Januari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS