BMAD Dicabut, Ekspor Baja ke Malaysia Bakal Naik
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

BMAD Dicabut, Ekspor Baja ke Malaysia Bakal Naik

Rabu, 13 Februari 2019 | 21:21 WIB
Oleh : Eva Fitriani / HK

Jakarta, Beritasatu.com – Malaysia memutuskan untuk menghentikan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor baja canai panas (hot rolled coil/HRC) asal Indonesia sejak 9 Februari 2019. Penghentian BMAD ini merupakan hasil dari tinjauan administrasi Ministry of International Trade and Industry Malaysia (MITI) yang dimulai pada 14 Agustus 2018.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menuturkan, penghentian BMAD ini dapat mendongkrak ekspor baja Indonesia ke Negeri Jiran. Dia menyebut, pengenaan BMAD oleh Malaysia atas produk HRC Indonesia telah mengganggu kinerja ekspor HRC Indonesia ke Malaysia.

“Sebelum pengenaan, pada 2014 ekspor HRC ke Malaysia sempat mencapai US$ 30 juta. Namun, ekspor tersebut turun menjadi US$ 8,6 juta pada tahun pertama pengenaan. Bahkan, selama sembilan bulan 2018, ekspor tersebut turun hingga sebesar US$ 92 ribu,” ujar dia di Jakarta, Rabu (13/2).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menambahkan, BMAD ini berlaku selama lima tahun, yaitu dari Februari 2015-Februari 2020. Namun, pada perkembangannya, industri dalam negeri Malaysia selaku pemohon BMAD mengalami masalah internal, sehingga menghentikan secara keseluruhan produksi HRC. Praktis sejak 2016, Malaysia tidak lagi mampu memasok HRC ke pasar domestik.

Oke mengapresiasi inisiatif PT Krakatau Steel Tbk (KS) yang telah mengajukan peninjauan atas pengenaan BMAD HRC asal Indonesia. “Berhentinya operasional industri dalam negeri Malaysia yang memproduksi subyek BMAD menjadi dasar kuat mengajukan peninjauan kembali pengenaan BMAD,” jelas dia.

Selain itu, Oke mengapresiasi Pemerintah Malaysia yang telah menunjukkan sikap responsif dalam penyelenggaraan peninjauan.
“Malaysia telah mematuhi peraturan perundang-undangan mereka sendiri. Penghentian operasional perusahaan baja Malaysia Megasteel telah mengubah kondisi pasar domestik dan BMAD menjadi tidak relevan lagi, karena tidak ada industri dalam negeri Malaysia yang memerlukan perlindungan,” ujar dia.

Sementara itu, Pemerintah Australia tidak melanjutkan proses peninjauan kembali pengenaan BMAD sebesar 8,6-19% atas impor produk pelat baja (hot rolled plate/HRP) asal Indonesia yang berlaku sejak 19 Desember 2013. Sesuai dengan ketentuan Anti Dumping Agreement, pengenaan tindakan anti dumping hanya boleh berlaku paling lama lima tahun kecuali diperpanjang. Untuk itu, pengenaan BMAD tersebut telah berakhir pada 19 Desember 2018.

“Kami telah menelusuri situs resmi Otoritas Australia dan tidak menemukan langkah lebih jauh dari otoritas untuk memperpanjang BMAD setelah 19 Desember 2017 atau tepat setahun sebelum BMAD berakhir, sehingga sesuai ketentuan Anti Dumping Agreement, pengenaan BMAD tersebut berakhir pada 19 Desember 2018,” terang Pradnyawati.

Ekspor HRP ke Australia pada 2012 sebelum pengenaan BMAD tercatat sebesar US$ 32 juta. Nilai ekspor tersebut terus turun hingga mencapai US$ 1,2 juta pada periode Januari-September 2018. “Diharapkan kedua penghentian BMAD oleh Malaysia dan Australia dapat dimanfaatkan para eksportir baja nasional untuk memulihkan kinerja ekspor yang terdampak akibat adanya BMAD selama beberapa tahun terakhir,” pungkas Pradnyawati.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Industri Baja Minta Perlindungan Pemerintah

Pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap industri baja nasional.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Presiden Jokowi Perintahkan Harga Avtur Dihitung Ulang

“Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan,” kata Jokowi.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Tiket Pesawat Mahal, Industri Perhotelan Ikut Terpukul

Kenaikan harga tiket pesawat berdampak pada tingkat hunian hotel.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Garap Proyek Strategis, Pelindo III Siapkan Rp 6,44 Triliun

Pelindo III sudah menyiapkan sejumlah proyek baru di tahun ini.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Presiden Perintahkan Penghitungan Ulang Harga Avtur

Presiden Joko Widodo memerintah penghitungan ulang harga avtur agar dapat lebih efisien.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Aprindo : Gerai Ditutup, Transformasi Menuju Omni Channel

Penutupan gerai bukan berarti bangkrut tetapi menuju revolusi baru.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Pemanfaatan Teknologi Dorong Kemajuan Industri Keuangan Syariah

Indonesia merupakan pasar potensial bagi industri keuangan syariah.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Menkominfo Sebut Layanan Fintech P2P Lending Salah Sasaran

Saat ini fintech P2P justru menyasar eksisting market atau masyarakat yang sudah memiliki akses terhadap layanan perbankan.

EKONOMI | 13 Februari 2019

ESDM Tetapkan Alokasi Batu Bara Dalam Negeri 128 Juta Ton

Kuota batu bara dalam negeri ditetapkan sebesar 25 persen dari produksi setiap tahun.

EKONOMI | 13 Februari 2019

KKP Dorong Penurunan Biaya Logistik Perikanan

Pemanfaatan transportasi udara mencapai 50 persen dari total distribusi produk perikanan.

EKONOMI | 13 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS