KAI Minta TAC Diberlakukan Setelah Dapat IMO
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KAI Minta TAC Diberlakukan Setelah Dapat IMO

Minggu, 14 Juni 2015 | 18:18 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / HS

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengharapkan pemerintah tidak mengenakan track access charge (TAC) sebelum diturunkannya anggaran infrastructure maintenance and operation (IMO) sekitar Rp 1,7 triliun pada tahun ini.

Pasalnya, bila TAC sudah dikenakan sebelum alokasi IMO disalurkan, dikhawatirkan akan mengganggu sistem keuangan berjalan perseroan tersebut.

“Sebenarnya bagi kami tidak ada keberatan apa-apa karena ada klausul di situ, dalam aturannya yang sudah keluar bahwa TAC itu maksimal 75 % dari IMO. Sehingga mau diapakan pun tidak akan mengganggu sistem keuangan di KAI. Persoalannya adalah jangan sampai TAC itu ditagihkan sebelum IMO diberikan, pasti cast flow-nya terganggu,” ungkap Direktur Utama KAI Edi Sukmoro kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Edi menyatakan bahwa aturan tentang TAC yang dikenakan kepada KAI dalam menggunakan lintasan kereta api diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11/ Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis pendapatan negara bukan pajak yang (PNBP) berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Ia menyiratkan, jika TAC diimplementasikan sesudah pihaknya mendapatkan jatah IMO, maka dipastikan tak akan ada kenaikan tarif tiket KA.

“Kalau perintah Menteri Perhubungan mengatakan aturan tersebut berlaku semenjak ditandatangani. Namun, saat ini pemerintah dan kami tengah menghitung besaran TAC yang dikenakan karena menggunakan rel KA. Hitungannya kan harus detail benar,” papar dia.

Menhub Ignasius Jonan sempat menjelaskan, pemberlakuan TAC kepada operator perkeretaapian bertujuan menggenjot PNBP di lingkup kementerian yang dipimpinnya. Kendati demikian, dengan adanya TAC tersebut, tidak ada penaikan harga tiket KA.

“Itu diberlakukannya TAC tidak akan ada pengaruhnya ke harga tiket. Selama ini, operasional kereta api PT KAI tidak pernah membayar penggunaan rel,” tegas dia.

Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Pekerjaan Konstruksi Harus Optimalkan Besi dan Baja Lokal

Menaikkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) wajib bagi pengguna anggaran APBN/APBD.

EKONOMI | 14 Juni 2015

Harga Beras Lokal di Lebong Turun Rp 35.000 Per Kaleng

Petani lebih senang menjual beras kepada tauke ketimbang ke Bulog karena harga pembeliannya lebih tinggi.

EKONOMI | 14 Juni 2015

Presiden Optimistis Ekonomi Syariah di Indonesia Berkembang Pesat

“Jasa keuangan dan ekonomi syariah memiliki peran yang sangat stategis dalam pembangunan."

EKONOMI | 14 Juni 2015

Presiden Buka Pasar Rakyat Syariah 2015

Acara diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang digelar di Parkir Selatan Senayan, Jakarta.

EKONOMI | 14 Juni 2015

Produksi Rumput Laut di Nusa Penida Turun 70%

Banyak petani rumput laut alih profesi menjadi pramuwisata atau tukang parkir kapal.

EKONOMI | 14 Juni 2015

Penerimaan Pemkot Palembang Turun Dampak Aturan Migas

Turunnya cukup signifikan yakni dari target Rp 250 miliar menjadi hanya Rp 192 miliar.

EKONOMI | 14 Juni 2015

Kubu Raya Maksimalkan Pembinaan UMKM Hadapi MEA

Tumbuh dan berkembangnya sektor UMKM menjadi salah satu penopang pembangunan di daerah.

EKONOMI | 14 Juni 2015

APP Raih IMAC Award Keenam Kali

Penghargaan ini kata dia, mengidentifikasikan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk.

EKONOMI | 14 Juni 2015

Citilink Ingin Tambah Frekuensi Penerbangan

Nantinya Citilink akan membidik potensi pasar kawasan timur Indonesia.

EKONOMI | 14 Juni 2015

Pengamat: BUMN Khusus Beri Keleluasaan Mafia Migas

BUMN Khusus menjadikan badan ini berperan sebagai regulator sekaligus operator.

EKONOMI | 14 Juni 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS