Dukungan Bagi Layanan Terpadu Satu Atap TKI Sangat Diperlukan
INDEX

BISNIS-27 437.928 (-1.43)   |   COMPOSITE 4945.79 (-4.57)   |   DBX 931.257 (3.43)   |   I-GRADE 131.318 (-0.36)   |   IDX30 415.488 (-1.44)   |   IDX80 108.562 (-0.21)   |   IDXBUMN20 273.68 (0.23)   |   IDXG30 115.596 (-0.04)   |   IDXHIDIV20 371.558 (-1.77)   |   IDXQ30 121.636 (-0.48)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (0.51)   |   IDXV30 102.795 (-0.25)   |   INFOBANK15 787.375 (-5.42)   |   Investor33 363.773 (-1.43)   |   ISSI 144.695 (0.4)   |   JII 523.846 (0.8)   |   JII70 177.783 (0.61)   |   KOMPAS100 971.12 (-1.32)   |   LQ45 760.321 (-1.8)   |   MBX 1369.12 (-2.2)   |   MNC36 271.592 (-0.74)   |   PEFINDO25 259.811 (2.18)   |   SMInfra18 233.526 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 306.747 (-1.36)   |  

Dukungan Bagi Layanan Terpadu Satu Atap TKI Sangat Diperlukan

Senin, 10 April 2017 | 07:09 WIB
Oleh : Heriyanto / HS

Jakarta - Keberadaan layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri (PPTKLN) semakin mendesak diperlukan. Hal itu untuk menjamin hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI), mencegah TKI ilegal, dan perdagangan manusia (human trafficking). Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan LTSA tersebut.

Demikian disampaikan Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Atap TKI, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Reyna Usman kepada SP di Jakarta, pekan lalu.

Dikatakan, pihaknya terus mendorong berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah agar segera mewujudkan LTSA tersebut. Sekalipun, tantangan dan sejumlah kendala masih membutuhkan kontribusi dari banyak pihak yang akan terlibat dalam LSA tersebut. Apalagi, LTSA merupakan salah satu saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi dalam pengiriman TKI.

“LTSA ini akan memudahkan pengawasan dan perlindungan bagi calon TKI sehingga semua sesuai prosedur dan pelayanannya terpadu dengan melibatkan semua instansi terkait. Selama ini masing-masing berjalan sendiri dan tidak terkoordinasi dalam satu layanan terpadu,” ujar Reyna.

Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kemnaker bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun pelayanan satu atap di tiga provinsi. Ketiga provinsi yang dimaksud adalah Kalimantan Barat yakni di Entikong (berbatasan dengan Malaysia), Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Tanjung Pinang, dan Provinsi NTT yang akan dibangun di Pulau Sumba, Pulau Flores dan Pulau Timor.

Entikong dan Tanjung Pinang, lanjutnya, dipilih sebagai pusat LTSA TKI karena dua kota itu merupakan pintu masuk dan keluarnya TKI ke Malaysia, terutama TKI ilegal. Sedangkan NTT dipilih karena NTT merupakan provinsi yang rawan dengan perdagangan manusia yang berkedok pengiriman TKI.

Disebutkan, dukungan dari berbagai pihak tersebut harus diwujudkan dari regulasi hingga operasional LTSA sehingga sistem yang dibangun bisa terlaksana. Hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri Kenetenagakerjaan (Permenaker) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

“Dari sisi regulasi, Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum dibentuknya LTSA sangat diperlukan, kemudian harus diikuti dengan dukungan operasional mulai dari gedung, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia,” ujar Reynna.

Dia menjelaskan, keunggulan LTSA TKI adalah semua perizinan yang berkaitan dengan TKI bekerja di luar negeri, mulai dari kemampuan teknis TKI, kesehatan, paspor, dan sebagainya dilayani satu atap.
“TKI hanya datang ke satu kantor, maka semuanya akan terpenuhi dalam waktu singkat.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bandara Adi Soemarmo Dicanangkan Menjadi Airport City

Bandara Adi Soemarmo nantinya akan dikembangkan tidak hanya menjadi prasarana perhubungan udara saja tapi juga disertai dukungan kawasan bisnis.

EKONOMI | 9 April 2017

BPJS Ketenagakerjaan Usul Manfaat JKK dan Jaminan Kematian Dinaikkan

Manfaat JKK dan jaminan kematian sebaiknya dinaikkan tanpa perubahan besaran iuran.

EKONOMI | 9 April 2017

Jasa Marga Minta Maaf Soal Kepadatan di Tol Jakarta-Tangerang

PT Jasa Marga Tbk meminta maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan tol akibat kepadatan yang terjadi pada Minggu (9/4) di sekitar jalan tol Jakarta-Tangerang.

EKONOMI | 9 April 2017

Simalungun Kembangkan Jagung Hibrida

Pemerintah Kabupaten Simalungun, pada tahun 2017 berupaya mengembangkan tanaman jagung, selain padi yang lebih dulu dikenal di Sumatera Utara.

EKONOMI | 9 April 2017

Pembelian Beras Bulog Pati Capai 20.500 Ton

Perum Bulog Sub Divre II Pati, Jawa Tengah, hingga April 2017 telah membeli beras dari petani melalui mitra kerjanya hingga 20.500 ton.

EKONOMI | 9 April 2017

Integrasi Transaksi Tol Jakarta-Tangerang-Merak Diberlakukan

Pengintegrasian transaksi ini akan menghilangkan transaksi di gerbang tol (GT) Karang Tengah.

EKONOMI | 9 April 2017

Jadikan Tanjung Priok Hub Internasional, Menhub Pangkas Biaya Logistik

Pemangkasan biaya logistik akan dilakukan untuk menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok Pelabuhan Hub destinasi kapal dari mancanegara.

EKONOMI | 9 April 2017

Masyarakat Diharapkan Konsumsi Beras Lokal

Masyarakat diharapkan lebih memilih mengonsumsi beras lokal dibandingkan beras impor, sebagai bentuk keberpihakan kepada petani dalam negeri.

EKONOMI | 9 April 2017

Mahyudin Mundur, HKTI Gelar Rapimnas Dorong Konsolidasi

Rapimnas akan mengangkat seorang Wakil Ketua Umum untuk menjadi Ketua Umum DPN HKTI.

EKONOMI | 8 April 2017

20% Ponsel Pintar yang Beredar Diduga Ilegal

Dari penelitan Qualcomm, 20% dari ponsel pintar yang beredar di Indonesia diperkirakan produk ilegal.

EKONOMI | 7 April 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS