Bekraf: Belum Ada PP tentang Hak Cipta
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Membenahi Hak Kekayaan Intelektual

Bekraf: Belum Ada PP tentang Hak Cipta

Senin, 26 Oktober 2015 | 20:32 WIB
Oleh : Kharina Triananda / HS

Jakarta - Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) & Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano Gema menyayangkan hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional (terdiri dari bentuk verbal dan tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa dan upacara adat) yang dipegang negara belum ada Peraturan Pemerintahnya (PP). Padahal, menurut UU Hak Cipta, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.

"Dengan begitu, negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut," tutur Ari pada bedah buku Batik Kudus The Heritage di Jakarta, Senin (26/10).

Oleh karena itu, ia berharap segera diterbitkan PP mengenai ekspresi budaya tradisional yang mengatur mengenai instansi pemerintah mana yang diberi tanggung jawab. Selain itu, segera ada bentuk konkrit dari upaya inventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut agar pelaku kreatif bisa terlindungi hak-haknya dan berkarya maksimal.

"Menurut saya ada tiga hal penting yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya terkait masalah HKI, yakni proteksi, kreasi, dan komersialisasi," tutur Ari.

Dikatakan, komersialisasi sangat penting dimana HKI itu harus memberikan manfaat ekonomi. Bekraf pun sedang berupaya membuat sertifikat HKI senilai dengan sertifikat tanah. "Jadi, pemilik sertifikat HKI bisa menjadikan sertifikat tersebut jaminan di bank dimana uangnya bisa mereka pakai untuk berkarya lagi," tandasnya.


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Muladi: Putusan soal Golkar Multitafsir, Kuncinya di ARB dan Agung Laksono

Muladi menyarankan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono bertemu dan membentuk Tim Rekonsiliasi yang bertugas menafsirkan putusan itu.

NASIONAL | 26 Oktober 2015

TNI AD Akui Letkol Wahid Terlibat Narkoba

Wahid ditangkap Minggu (25/10) sore karena membawa pil ekstasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2015

Fitra Kecam Politisasi Pendamping dan Dana Desa

Bentuk korupsi untuk kepentingan politik dengan mengcapture dana desa dan pendampingan.

NASIONAL | 26 Oktober 2015

KPU Optimis Kabut Asap Tidak Batalkan Pelaksanaan Pilkada

KPU daerah mengungkapkan bahwa dampak kabut asap belum mengganggu tahapan Pilkada.

NASIONAL | 26 Oktober 2015

Wapres Tegaskan Belum Ada Perbincangan Ganti Jaksa Agung

JK menegaskan bahwa setiap pergantian harus memiliki dasar dan pemerintah belum melihat dasar untuk menggantikan Prasetyo.

NASIONAL | 26 Oktober 2015

Banyak Persoalan, Fadli Zon Usul Pengesahan RAPBN 2016 Ditunda

Banyaknya persoalan dalam RAPBN 2016 hingga Fadli Zon usulkan pengesahan ditunda.

NASIONAL | 26 Oktober 2015

Ini Tanggapan KPK Atas Gugatan Rio Capella

Menurut KPK, pengangkatan Plt pimpinan lembaga antikorupsi telah sah menurut hukum.

NASIONAL | 26 Oktober 2015

Wakil Ketua DPR Nilai Presiden Tidak Serius Tuntaskan RAPBN 2016

adli menilai Jokowi tidak serius dalam pengesahan RAPBN ini dan menyelesaikan persoalan di dalam negeri.

NASIONAL | 26 Oktober 2015

Tak Punya Wakil di DPR, Yusril Minta KMP Kritisi RAPBN 2016

Menurut Yusril, RAPBN tidak realistis karenanya perlu dikaji ulang.

NASIONAL | 26 Oktober 2015

Presiden Terbitkan Perpres Pemberantasan "Illegal Fishing"

Komandan Satgas dapat mengangkat staf khusus dan tim ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas.

NASIONAL | 26 Oktober 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS