Warga NTT Ajukan Klaim Kompensasi Pencemaran Montara ke PBB
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Warga NTT Ajukan Klaim Kompensasi Pencemaran Montara ke PBB

Senin, 9 Desember 2019 | 18:49 WIB
Oleh : Heriyanto / HS

Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat kawasan Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan klaim di hadapan Prosiding Khusus PBB untuk Australia atas bahaya lintas batas dalam petaka lingkungan ring minyak lepas pantai dunia pada tahun 2009 lalu.

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni, dalam keterangan tetulisnya, Senin (9/12) mengatakan setelah sepuluh tahun tragedi tumpahan minyak Montara, maka diajukan klaim atas kerusakan lintas batas terhadap Australia.
"Proses pengajuan itu diwakili oleh pengacara hukum internasional publik terkenal Monica Feria-Tinta, seorang pengacara yang berpraktik di Bar Inggris dan Wales," katanya.

Klaim diajukan di hadapan pelapor khusus untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan David R. Boyd, pelapor khusus untuk Kemiskinan Ekstrim Philip Alston, Pelapor Khusus untuk Limbah Beracun Mr Baskut Tuncak dan Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Monica Feria-Tinta menyatakan bahwa klaim yang diajukan ke PBB itu diajukan atas nama 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan klaim hak asasi manusia 'diagonal' yang mencengangkan yang ditetapkan untuk menciptakan preseden penting tentang reparasi bagi kerusakan lintas batas.

Ia menceritakan bahwa pada akhir 2009, komisi penyelidikan yang dibentuk pemerintah Australia memeriksa penyebab tumpahan minyak Montara. Komisi menemukan bahwa PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEPAA) sebagai operator tidak menjalani praktik yang masuk akal di lapangan minyak Montara. Disebutkan, ada kekurangan utama dalam prosedur perusahaan yang sistematis dan langsung mengarah pada ledakan.

Komisi juga menemukan bahwa otoritas Australia yang mendelegasikan regulatornya, Departemen Sumber Daya Northern Territory tidak cukup rajin ”tetapi“ mengadopsi pendekatan minimalis terhadap tanggung jawab pengaturannya.

Di sisi lain, Australia justru dinilai mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat Timor Barat dan NTT. Klaim internasional berpendapat bahwa Australia melanggar aturan dasar hukum internasional umum tentang Pencegahan Bahaya Lintas Batas dari Kegiatan Berbahaya, hingga merugikan Orang Timor Barat dan NTT, antara lain aturan dasar pencegahan yang tercermin dalam Pasal 3 Hukum Internasional.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara asal harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah bahaya lintas batas yang signifikan atau dalam hal apa pun untuk meminimalkan risiko dan prinsip 21 dari Deklarasi Stockholm.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jokowi Ditanya Siswa Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor

Sampai saat ini belum ada koruptor bantuan bencana alam yang sampai divonis mati oleh pengadilan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Puan: Ukuran Keberhasilan Gerakan Antikorupsi Bukan Banyaknya Orang Ditangkap

Perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jaksa Agung: Jaksa Nakal Kami Sikat

Menurut Burhanuddin, sistem lelang bertujuan melahirkan pimpinan-pimpinan kejaksaan yang berkualitas.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Lili Pintauli Harap Hari Antikorupsi Tak Diperingati Setiap Tahun

Lebih memilih untuk bekerja secara nyata mencegah dan menindak korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Mufti Anam: Polemik Garuda Jangan Dibikin Drama Politik

Mufti Anam menyarankan semua pemangku kepentingan untuk obyektif menilai permasalahan Garuda.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden: Sekecil Apa Pun Namanya Korupsi Itu Tidak Boleh

Bila sejak dini disadari bahwa perbuatan korupsi tidak boleh dilakukan, sekecil apapun itu maka presiden meyakini korupsi dapat dikurangi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

KPK Prihatin KPU Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020

Agus mempertanyakan pertimbangan KPU yang tak melarang eks koruptor.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Masih Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

“Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewan Pengawas dan pimpinan KPK yang terbaru, nanti akan kita evaluasi,” kata Presiden Jokowi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Puncak Mudik Natal dan Tahun Baru Diperkirakan 20 Desember

Puncak yang kedua tanggal 27 Desember. Arus baliknya 1 dan 2 Januari.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pencegahan dan Pengembalian Aset Harus Jadi Prioritas Pemberantasan Korupsi

"Tinggal bagaimana para aparat hukum menegakjannya," tutur Bamsoet.

NASIONAL | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS