Pansus Banjir dan Sulitnya Memperlebar Drainase
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pansus Banjir dan Sulitnya Memperlebar Drainase

Kamis, 5 Maret 2020 | 22:30 WIB
Oleh : Heri Soba / HS

Jakarta, Beritasatu.com - Serangkaian peristiwa banjir di DKI Jakarta harus dijadikan momentum jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulanginya. Jakarta sebenarnya telah memiliki masterplan penanggulangan banjir sejak 1973. Tahun 2013 konsep tersebut telah direvisi dengan memasukan program normalisasi (melebarkan luas) sungai-sungai. Namun sepanjang 2013-2017 hanya Sungai Ciliwung yang dinormalisasi, itu pun baru rampung 16,38 km dari total 33,69 km panjang yang harus dinormalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerjemahkan normalisasi sebagai naturalisasi. Tidak ada perbedaan substansial, tetapi lebih pada tidak legowo menerima gagasan yang pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Sekarang ini programnya hendak dilanjutkan lagi bekerja sama dengan pemerintah pusat. DKI menyiapkan lahan, pemerintah pusat melakukan normalisasi.

Sejalan dengan itu, perbaikan drainase merupakan hal yang mendesak dilakukan. Tidak tanggung-tanggung, masalah drainase ini juga menjadi perhatian serius dari Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta. Pansus Banjir sudah disetujui pimpinan DPRD DKI dan akan efektif bekerja setelah pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta sekitar dua pekan lagi. Pembentukan Pansus sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan Pansus Banjir bakal membahas banyak hal termasuk sistem drainase DKI Jakarta. "Yang pertama sistem drainase. Salah satu faktornya kan itu (sistem drainase buruk) dan itu kewenangannya dari Pemprov," ujar Basri, Jumat (28/2/2020).

Menurut Basri sebenarnya tidak sulit mengecek sistem drainase tersebut. Apalagi, dalam banjir belakangan ini terdapat genangan air sehingga mudah mengecek sistem drainasenya. Selain itu, kata Basri, Pansus Banjir bakal mempertanyakan keberadaan pompa-pompa di Jakarta. Ada tiga persoalan pompa, yakni penambahan pompa, peremajaan pompa dan sistem penanganan pompa termasuk masalah pompa yang terlambat nyala.

Sejalan dengan Pansus DPRD DKI tersebut, Pemprov DKI Jakarta rupanya mulai mencari dengan memperlebar drainase.

"Nanti ada beberapa tempat, kita lihat masih kecil, yah harus dilebarin kalau menurut kita masih kecil, sudah enggak nampung," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini Yusuf di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Juaini mengatakan pihaknya akan menggunakan anggaran normalisasi dalam memperbaiki atau memperlebar drainase di Jakarta. Meskipun Juaini tidak merinci berapa anggaran Pemprov DKI untuk memperlebar drainase.
"Kita lihat ini saja, memang kita ada anggaran normalisasi (untuk memperlebar drainase)," tandas Juaini.

Pernyataan ini jauh berbeda ketika dia mempertahankan argumentasi soal antrian air yang bukan karena drainase.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa sistem drainase di Jakarta dirancang dengan asumsi curah hujan 100 hingga 150 mililiter. Karena itu, jika terjadi curah hujan 100 hingga 150 mililiter, maka drainase bisa berfungsi dengan baik.

Rencana perluasan drainase yang sudah mulai digagas Pemprov DKI Jakarta rupanya bakal sulit terlaksana. Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Muslim Muin menilai drainase DKI Jakarta tidak mungkin lagi diperlebar. Pasalnya, tidak ada ruangan yang cukup lagi untuk memperlebar drainase di Jakarta.

"Tidak mungkin (drainase diperlebar lagi) karena ruangnya tidak ada," kata Muslim di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut dia, memperlebar drainase pasti membutuhkan lahan lagi dan membongkar jalan sehingga sulit dilakukan mengingat lahan kosong di Jakarta sudah sangat terbatas. "Drainase itu tinggal dirawat dan dibersihkan, dan itu sudah dilakukan Pak Anies (Gubernur Anies Baswedan) dan birokrasinya. Kalau menyalahkan Pak Anies karena drainase, itu salah," tandas dia.

Muslim menyebutkan dua persoalan drainase di Jakarta, yakni drainase warisan dan sistemnya tidak normal. Dia mencontohkan sistem drainase yang tidak normal dengan sebuah industri yang mempunyai pompa air berkapasitas 12 m³/detik. Sementara saluran drainasenya hanya sebesar 2 meter x 2 meter.

Persoalan lain, kata Muslim, sistem drainase DKI dirancang untuk menampung air dengan curah hujan 100 mililiter.

"Drainase ini hanya didesain untuk curah hujan 100 ml atau hujan 10 tahunan. Sedangkan yang datang 200 ml, bahkan curah hujan 1 Januari 2020 itu 370 ml, sudah pasti banjir kan," ungkap dia.

Karena itu, kata Muslim, cara efektif mencegah dan mengantisipasi banjir adalah dengan program gerakan lumbung air (gela). Sistem gela ini sangat sederhana dengan menampung air hujan di tempat penampungan, lalu diresapkan atau digunakan jika memungkinkan dan sisanya disalurkan ke drainase atau saluran air secara perlahan-lahan.

Jadi, perluasan drainase sebagai salah satu solusi mendesak untuk mengurangi luapan dan banjir di sejumlah titik masih sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya lain sehingga solusi atas banjir bisa tercapai.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Sistem Drainase Tak Berfungsi, Jakarta pun Banjir

Banjir di DKI Jakarta mayoritas disebabkan sistem drainase yang tidak berfungsi.

NASIONAL | 5 Maret 2020

Banjir Jakarta, Antrean Air, dan Drainase

Banjir di Jakarta terjadi karena adanya antrean masuk air hujan ke saluran.

NASIONAL | 5 Maret 2020

Dibuka Layanan Perpanjangan Visa Darurat bagi Turis Tiongkok di Bali

Diperkirakan jumlah turis asal Tiongkok masih bertahan di Bali mencapai seribu lebih.

NASIONAL | 5 Maret 2020

Dampak Virus Corona, Ribuan Warga Tiongkok Ajukan Izin Tinggal Terpaksa

Terkait mewabahnya virus corona, Ditjen Imigrasi Kemkumham telah memberikan Izin Tinggal Terpaksa kepada 2.643 warga negara Tiongkok.

NASIONAL | 5 Maret 2020

Mahfud MD: Penimbunan Masker Termasuk Kejahatan Ekonomi

Mahfud meminta polisi untuk menangkap para pelaku yang melakukan kejahatan penimbunan masker.

NASIONAL | 5 Maret 2020

Kemdag Susun Strategi Wujudkan Program Prioritas Pemerintah

Untuk melaksanakan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2020-2024, Kemdag telah menyusun sejumlah strategi.

NASIONAL | 5 Maret 2020

Mabes Polri: Penyebar Identitas Pasien Corona Bisa Dipidana

Mabes Polri menegaskan, data pasien tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009.

NASIONAL | 5 Maret 2020

Cegah Virus Corona, 156 Pasien Dalam Pengawasan

Kategori PDP dibuat karena banyaknya laporan pasien suspect corona dengan gejala tidak terlalu berat.

NASIONAL | 5 Maret 2020

Dewan Pengawas Rampung Susun Kode Etik KPK

Penyusunan dan penetapan kode etik merupakan tugas Dewas KPK yang diatur dalam Pasal 37 B huruf c UU nomor 19 tahun 2019.

NASIONAL | 5 Maret 2020

Polri Tangkap 30 Orang Penimbun Masker dan Penyebar Hoax Virus Corona

Ada 17 kasus yang ditangani jajaran Polri seindonesia dalam operasi terhadap penimbun masker dan hand sanitizer serta hoaks terkait virus corona.

NASIONAL | 5 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS