BKD DKI Bantah Ada Dinas yang Tidak Dipangkas Tunjangannya
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

BKD DKI Bantah Ada Dinas yang Tidak Dipangkas Tunjangannya

Jumat, 29 Mei 2020 | 09:34 WIB
Oleh : Yustinus Paat / HS

Jakarta, Beritasatu-com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir membantah kabar adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau dinas yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19, tidak dipangkas. Dinas yang dimaksud adalah BKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik).

“Itu tidak benar dan isu sesat,” ujar Chaidir, Kamis (28/5/2020).

Chaidir memastikan tiga SKPD yang dimaksud tetap dipangkas tunjangan dan THR untuk penanganan Covid-19. Hanya ada lima bidang yang tidak dipangkas tunjangan dan THR sebagaimana diatur Pergub 49 Tahun 2020. Kelimanya adalah tenaga kesehatan atau pendukung tenaga kesehatan di rumah sakit atau puskesmas, petugas pemulasaran jenazah dan pemakaman, petugas data informasi epidemiologi Covid-19 dan petugas penanganan bencana Covid-19.

Dalam Pergub itu, lanjut dia, juga dijelaskan bagi pegawai dari SKPD lain yang memiliki keahlian dalam penanganan Covid-19 bisa tetap mendapatkan THR maupun TKD dengan penuh. Namun posisi mereka harus ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) yang disetujui Gubernur DKI Jakarta.

“Contoh, ada petugas BKD bisa mandiin jenazah, nah dia ditugasin ke situ. Jadi, enggak semua pegawai BKD dapat tunjangan dan THR penuh,” terang Chaidir.

Lebih lanjut, Chaidir mengatakan pemangkasan TKD mengacu pada Surat Keputusan Bersama dua menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Surat itu diterbitkan karena kontraksi ekonomi DKI di mana pendapatannya menurun sekitar 53 persen dari target.

“Jadi, kebijakan TKD di DKI Jakarta hanya diberikan 75 persen, namun dibayarkan 50 persen dulu. Untuk yang 25 persen dari rasionalisasi, sedangkan 25 persen lagi sisanya ditunda sampai perekonomian Jakarta mulai stabil di triwulan tiga atau empat,” pungkas Chaidir.

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut masih memnberikan tunjangan secara penuh kepada sebagian pegawai tanpa ada kriteria yang jelas. Konsekuensinya, kata August, justru ada SKPD yang mendapat tunjangan secara penuh, tetapi pekerjaan tidak berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemko Maritim: 500 TKA Tiongkok Percepat Pembangunan Smelter

Mulai 2014, investasi di sektor hilirisasi nikel untuk stainless steel mulai mengalir.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kejagung Periksa 48 Pejabat dan Staf KONI Soal Korupsi Dana Hibah

Sebanyak 155 dari 715 saksi dan dua ahli telah diperiksa dalam penyidikan kasus ini.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Transaksi Online, KLHK Tahan Penjual Kantong Semar ke Taiwan

Kantong semar spesies Nepenthes clipeata sangat berisiko punah.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kantor Staf Presiden Salurkan Bantuan Robot untuk Melawan Covid-19

Robot itu memiliki kemampuan mengeluarkan sinar ultraviolet dari enam lampu yang dipasangkan.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Kasus Positif Covid-19 di DIY kembali Zero

DIY zero kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 28 Mei 2020

New Normal di Kerinci, Prioritaskan Sektor Perkebunan dan Pangan

Pemprov Jambi utamakan sektor pariwisata dan perkebunan dalam memasuki aktivis New Normal.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Pertamina MOR IV dan Pemda Dirikan 10 Pertashop untuk Tingkatkan Ekonomi Desa

Pertamina bangun 10 unit Pertashop di Jateng.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Moeldoko dan Fadli Zon Sepakat Akhiri Dualisme Kepengurusan HKTI

Islah juga diharapkan bisa berdampak baik, tidak hanya untuk HKTI, tetapi juga untuk para petani dan masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Polres Majalengka Dukung Lumbung Ketahanan Pangan

Lumbung ketahanan pangan akan dikembangkan untuk masyarakat di Kabupaten Majalengka.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Tren Harian Kasus Baru Covid-19 di Banten Fluktuatif

Tren kasus Covid-19 di Banten, fluktuatif.

NASIONAL | 28 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS