Kemdagri Tegaskan Fintech Hanya Bisa Verifikasi Data Kependudukan
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Kemdagri Tegaskan Fintech Hanya Bisa Verifikasi Data Kependudukan

Selasa, 16 Juni 2020 | 08:58 WIB
Oleh : HS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri menegaskan hanya sebatas memberikan akses untuk verifikasi data kependudukan kepada lembaga financial technology (fintech), bukan memberikan data kependudukan.

"Ada beberapa pihak mencurigai bahwa pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan ini dapat menyebabkan kebocoran data kependudukan dan mempertanyakan logika yang mendasari pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan oleh Kemendagri," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin (15/6/2020).

Sebelumnya, Ditjen Dukcapil Kemdagri telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan 13 perusahaan swasta, dan tiga di antaranya, yakni PT Pendanaan Teknologi Nusa, PT Digital Alpha Indonesia (UangTeman) dan PT Ammana Fintek Syariah (Ammana) bergerak di bidang penyedia jasa pinjaman (fintech).

Berkaitan dengan isu yang menyatakan Kemdagri memberikan data kependudukan kepada perusahaan fintech, Zudan menegaskan hal tersebut tidak benar. Sebab, perusahaan tersebut sudah mendapatkan data dari nasabahnya terus dicocokkan dan diverifikasi dengan data resmi kependudukan yang dimiliki Kemdagri.

"Yang sebenarnya adalah lembaga yang disebut dengan fintech ini bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri dalam rangka verifikasi data kependudukan. Jadi, kami membantu berbagai lembaga untuk verifikasi data," tuturnya.

Adapun, pemberian hak akses verifikasi pemanfaatan data kependudukan sesungguhnya berlandaskan pada amanat Pasal 79 dan Pasal 58 UU Nomor 24/2013 tentang Perubahan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Menurut dia, Kemdagri sebagai penyelenggara pemerintahan juga ingin membangun industri keuangan yang sehat sehingga bisa mencegah fraud, mencegah kejahatan penipuan, dan pemalsuan sehingga industri keuangan bisa tumbuh dengan baik.

"Dengan verifikasi data kependudukan ini Insya Allah tidak akan ada lagi nasabah fiktif maupun peminjam fiktif karena datanya langsung dicek dengan data Dukcapil Kemendagri," ucapnya.

Lebih lanjut, Zudan menjelaskan bahwa hak akses verifikasi data yang diberikan kepada perusahaan fintech tersebut tidak memungkinkan untuk dapat melihat secara keseluruhan ataupun satu persatu data penduduk.

"Namun, hak akses ini hanya memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara data-data yang diberikan seorang penduduk yang akan menjadi calon nasabah fintech dengan data yang ada pada database kependudukan," ujarnya.

Sebagai ilustrasi, seorang penduduk bernama Budi ingin melakukan pinjaman daring (online) di salah satu dari ketiga perusahaan fintech tersebut, maka Budi memberikan data dirinya berupa nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat dan tanggal lahir dan sebagainya (yang disyaratkan) kepada salah satu perusahaan melalui aplikasi pinjaman daring.

Data diri, kata dia, sebagaimana telah diberikan Budi tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh perusahaan dengan database kependudukan Kemdagri, dan dari proses verifikasi tersebut, kemudian perusahaan aplikasi pinjaman daring akan mendapatkan respon berupa notifikasi "Sesuai" atau "Tidak Sesuai".

Selain itu, kata Zudan, perusahaan fintech atau pinjaman online harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat untuk bisa mendapatkan kerja sama dengan Dukcapil Kemendagri, salah satunya adalah lembaga pinjaman online wajib mendapatkan izin dan rekomendasi dari OJK.

"Jadi, kalau tidak ada izin OJK kami tidak akan memproses perjanjian kerja sama dengan Dukcapil Kemendagri untuk verifikasi pemanfaatan data kependudukan," ucapnya menegaskan.

Zudan menjelaskan kerja sama terkait akses verifikasi data kependudukan sebenarnya sudah dilakukan sejak 2013 dengan jumlah total hingga saat ini sebanyak 2.108 lembaga. "Yang terbanyak adalah perbankan berjumlah 1.177 lembaga, perguruan tinggi berjumlah 462 lembaga, pasar modal 124 unit, dan 45 rumah sakit," tuturnya.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gandeng Facebook, UI Sinergikan Big Data untuk Riset Covid-19

Facebook merupakan mitra yang mendukung para peneliti UI dalam menghasilkan riset dan inovasi terkini di tengah pandemi .

NASIONAL | 16 Juni 2020

Kejari Bogor Usut Perkara Ambruknya Gedung KONI

14 hari mengumpulkan data dan klarifikasi kepada Dispora Kabupaten Bogor

NASIONAL | 16 Juni 2020

Museum Sejarah Jakarta Persingkat Jam Kunjungan

Pembatasan dalam satu waktu kisaran 250 orang.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Ini Tiga Kategori Protokol Olahraga di Era New Normal

Protokol olahraga di era new normal dibagi menjadi tiga kategori yaitu pelatihan, kejuaraan, serta kegiatan olahraga masyarakat.

NASIONAL | 16 Juni 2020

SKK MIgas: Harga Minyak Bakal Capai Keseimbangan Baru US$ 60 Per Barel

Titik keseimbangan baru harga minyak tersebut mungkin terjadi pada 2024 atau 2025.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Ada 1.483 Bencana Alam Sejak Januari Hingga 15 Juni

Bencana banjir mendominasi sebanyak 584 kejadian.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Atasi Covid-19, Papua Barat Bisa Tiru Gugus Tugas Teluk Bintuni

Teluk Bintuni menerapkan pola yang digunakan dalam penanganan kasus malaria.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Tinggal Tiga Daerah di Jateng yang Masuk Kategori Zona Merah

Tiga daerah di Jateng yang masuk kategori zona merah yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Magelang.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Pastikan Lulusan Terserap, Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi dengan Dunia Industri

Tujuannya membangun SDM muda yang berketerampilan kerja maupun berwirausaha mandiri dan bermartabat.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Kebijakan Pembelajaran di Pesantren Akan Segera Diputuskan

Untuk kebijakan pendidikan di pesantren akan disampaikan langsung oleh Menteri Agama.

NASIONAL | 15 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS