RUU Ciptaker, Permudah Sertifikasi Jaminan Produk Halal
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

RUU Ciptaker, Permudah Sertifikasi Jaminan Produk Halal

Kamis, 9 Juli 2020 | 09:57 WIB
Oleh : Vendo Saudale / HS

Bogor, Beritasatu.com - Terkait jaminan produk halal (JPH), Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) memperlihatkan semangat baru dan penuh terobosan. RUU tersebut mengatur agar JPH lebih mudah, murah, cepat dan melibatkan dukungan masyarakat lebih luas.

“Dalam RUU Ciptaker, ormas Islam lain bisa memberikan sertifikasi halal. Itu bagus. Kekhawatiran MUI bahwa ini akan menimbulkan konflik fatwa, kami kira berlebihan dan kurang beralasan,’’ kata Ketua Dewan Pengurus Halal Institut Andy Soebjakto Molanggato, Rabu (8/7/2020).

Andy mengatakan, proses pengesahan RUU Ciptaker memang akan berliku. “Salah satu sebabnya adalah upaya dari pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan. Pihak-pihak yang berpotensi merasa terganggu kepentingannya, kalau dalam konteks sertifikasi halal, ya MUI dan LPPOM MUI,’’ kata Andy.

Terkait kekhawatiran konflik fatwa dan kebingungan umat jika JPH tidak lagi dalam satu pintu sebagaimana disampaikan MUI, Halal Institut menilai hal itu tidak perlu karena substansi keilmuan dan kapasitas membuat fatwa halal bukan eksklusif milik MUI.

“Sejak ratusan tahun lalu ulama-ulama kita di berbagai pesantren atau perguruan tinggi memiliki kapasitas itu. Selain itu, mayoritas ulama dan masyarakat muslim di Indonesia kan mazhabnya Sunni, pengikut Imam Syafi’i. Jadi mereka memiliki pemahaman hampir sama dalam mengkaji kehalalan satu produk,’’ papar Andy.

Pelibatan ormas-ormas Islam mainstream dalam penetapan fatwa halal dinilai Andy justru semakin menguatkan dan menggandakan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan JPH. Konflik fatwa juga tidak akan terjadi karena yang berlaku adalah satu produk fatwa. Misalnya, jika satu produk sudah difatwa halal oleh Muhammadiyah maka tidak perlu ada konfirmasi dari NU atau MUI. Demikian pula sebaliknya.

"Perlu juga dicatat, fatwa adalah tahap paling akhir dari pemeriksaan halal yang dilakukan auditor halal/LPH. Standarnya ketat. 99,9% urusan sertifikasi halal selesai pada tahap pemeriksaan. Fatwa hanya gong penutup,’’ jelas Andy.

Ditambahkan, perbedaan dalam masalah fiqih yang sifatnya cabang tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat muslim sudah semakin memahami hal ini.

Bagi Andy, alasan spesifik fatwa tidak boleh lagi dimonopoli MUI adalah untuk menghindari bottle neck (antrian panjang) dalam sertifikasi produk halal. Selama era voluntary MUI hanya sanggup menangani sekitar 50.000-80.000 produk. Padahal setelah mandatory akan muncul kebutuhan jaminan halal untuk jutaan produk per tahun.

"Klaim sepihak bahwa MUI mampu melaksanakan 102 juta fatwa dalam satu tahun justru membuka kecurigaan apa sesungguhnya motivasi MUI? Faktanya dari sekitar 5.000 pengajuan sertifikasi produk halal yang telah dialihkan ke LPPOM dan MUI sejak 17 Oktober 2019 hingga saat ini (Juni 2020) hanya 30 produk yang sudah selesai penetapan fatwa halalnya,’’ jelasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kapolri: Calon Perwira TNI-Pori Harus Miliki Mental Kuat dan Tangguh

Kapolri meminta kepada para perwira remaja TNI-Polri selalu kerja keras, disiplin, dan menjunjung tinggi etika.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Perbaikan Jalan Semarang - Demak, Dirlantas Polda Jateng Sarankan Pengemudi Cari Jalan Alternatif

Kemacetan karena perbaikan jalan mustahil dihindari. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi dampaknya dengan menggunakan manajemen waktu.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Subsidi Rapid Test Pesantren Dikabulkan Pemerintah

Pembangunan SDM di tengah pandemi Covid-19 mendapatkan perhatian pemerintah

NASIONAL | 9 Juli 2020

Pelaksanaan Pancasila Perlu Diperkuat Undang-undang

Pancasila tidak cukup menjadi haluan dan pembina, namun harus bisa diterapkan agar semua sistem kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan Pancasila.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Peneliti CSIS: Diperlukan UU Cipta Kerja Untuk Buka Lapangan Kerja Pascapandemi

Peneliti CSIS minta RUU Cipta Kerja segera jadi UU.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Presiden Tinjau Food Estate dan Posko Penanganan Covid-19 di Kalteng

Presiden langsung melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Kapuas untuk meninjau lokasi Food Estate.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Cegah Bahaya Layang-Layang dan Drone bagi Penerbangan

Drone dan layang-layang dapat tersedot mesin jet.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Penolakan Menguat, Ancol Sebut Perluasan Bukan Reklamasi

Kekecewaan terhadap Anies Baswedan yang dinilai sebagai pembohong.

NASIONAL | 9 Juli 2020

KPK Sita Uang Tunai Terkait Suap Pasutri Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Tim penyidik menyita sejumlah dokumen proyek catatan penerimaan uang hingga uang tunai.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Jaga Stabilitas Produksi Cabai, BMKG Adakan Sekolah Lapang Iklim

Naik turunnya harga cabai selalu dipengaruhi oleh musim.

NASIONAL | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS