Ungkap TPPO, Wisata Seks "Halal" di Puncak Jangan Dianggap Selesai
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.22)   |   COMPOSITE 4934.09 (-2.96)   |   DBX 924.804 (1.9)   |   I-GRADE 130.838 (-0.27)   |   IDX30 413.425 (-0.36)   |   IDX80 108.094 (-0.16)   |   IDXBUMN20 272.657 (-1.81)   |   IDXG30 115.379 (0.07)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-1.09)   |   IDXQ30 120.916 (-0.04)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.46)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.45)   |   IDXV30 102.468 (-0.13)   |   INFOBANK15 776.883 (0.34)   |   Investor33 360.093 (-0.2)   |   ISSI 144.765 (-0.11)   |   JII 523.909 (-0.57)   |   JII70 177.568 (-0.3)   |   KOMPAS100 966.07 (-0.96)   |   LQ45 756.376 (-0.53)   |   MBX 1366.8 (-1.86)   |   MNC36 270.277 (-0.42)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.01)   |   SMInfra18 233.321 (-0.54)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.26)   |  

Ungkap TPPO, Wisata Seks "Halal" di Puncak Jangan Dianggap Selesai

Minggu, 9 Agustus 2020 | 09:29 WIB
Oleh : Heriyanto / HS

Jakarta, Beritasatu.com - Prostitusi terselubung melalui kawin kontrak di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rupanya disinyalir aparat sebagai wisata seks "halal". Praktik ilegal yang merupakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) itu sudah beberapa kali diungkap pihak kepolisian. Namun, wisata seks "halal" itu jangan dianggap sudah tuntas.

Gabriel Goa selaku Koordinator Kelompok Kerja Melawan Perdagangan Manusia (Pokja MPM) memberi apresiasi atas upaya kepolisian dalam mengungkap TPPO tersebut. Praktik TPPO harus diberantas dan jangan sampai menjadikan manusia Indonesia sebagai budak perdagangan.

“Prostitusi terselubung dengan TPPO itu harus diberantas terus oleh berbagai pihak. Meskipun sangat sistematis alias merupakan sebuah gerakan mafia, tindakan itu harus dicegah,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, citra yang dibangun bahwa prostitusi itu sebagai wisata seks 'halal' juga harus dihapus. Hal itu seolah-olah menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia, khususnya Bogor atau Jawa Barat, menghalalkan praktik prostitusi tersebut.

“Bukan saja menghapus citra tersebut karena sudah terlanjur beredar di media sosial, tetapi juga membasmi hingga ke akar masalahnya. Bagaimana mungkin tindakan asusila dianggap sebagai sesuatu yang halal dan sekaligus ada unsur TPPO,” tegasnya kepada SP belum lama ini.

Pada pertengahan Februari lalu, video testimoni wisata seks 'halal' Puncak Bogor dikabarkan beredar hingga dunia internasional. Berawal dari video itulah, Bareskrim Polri telah mengungkap kasus TPPO.
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono saat itu menjelaskan terbongkarnya kasus TPPO ini berawal dari beredarnya video testimoni wisata seks 'halal' Puncak Bogor. Menurut Argo video tersebut beredar di Youtube dengan Bahasa Inggris.
Dalam video, lanjut Argo, seseorang menawarkan adanya wisata seks halal di Puncak Bogor.

"Video ini beredar ke internasional bahkan ada testimoninya dari para korban dan pelaku‎," katanya saat itu.
Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan hasilnya telah menangkap lima orang dengan inisial DO, OK, NN, HS dan AA. Kelima tersangka itu memiliki peran berbeda-beda.

Argo mengatakan NN dan OK berperan sebagai penyedia perempuan. Setelah semua tersedia, DO berperan untuk membawa korban untuk di-booking. Sedangkan AA berperan untuk pemesanan dan membayar perempuan untuk di-booking.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdi Sambo mengatakan para tersangka menggunakan modus melalui booking out kawin kontrak dan short time.

"‎Jadi para korban dipertemukan dengan pengguna yang merupakan WN Arab yang ingin melakukan kawin kontrak ataupun booking out short time di villa daerah Puncak dan di apartemen di kawasan Jakarta Selatan," jelasnya saat itu.

Adapun dari kelima tersangka, lanjut Ferdi, pihaknya menyita barang bukti berupa 6 ponsel, uang tunai Rp 900 ribu, print out pemesanan villa dan apartemen, invoice, parpor hingga dua buah boarding pass.

Atas perbuatannya kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang‎ (TPPO) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara.

Pada Mei lalu, Kejaksaan Agung menyatakan berkas lima tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan perdagangan orang bermodus layanan kawin kontrak di kawasan Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, sudah lengkap atau P21. Hal tersebut tertuang dalam surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung yang ditujukan kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tertanggal 30 April 2020.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pengetahuan Jadi Modal dalam Membangun dan Memajukan Papua

Perlu diterapkan perspektif baru di berbagai aspek dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Papua.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Kemhub Bangun Kapal Penyeberangan Lintas Dompak-Matak-Penagi

Pembangunan kapal ini direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2021.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Mendagri: Penegak Hukum Harus Manfaatkan Database Dukcapil

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para penegak hukum agar memaksimalkan penggunaan database kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

NU Care Gelar Swab Test Gratis bagi Guru Mengaji

Pesantren harus mendapatkan perhatian khusus dalam pencegahan Covid-19, mengingat tradisi pesantren yang begitu kental dengan kebersamaan antarsantri.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Gerakan 26 Juta Masker di Jatim Disambut Baik

Warga diharapkan mengenakan masker secara benar.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Selain Santunan, Pemerintah Siapkan Bintang Jasa untuk Tenaga Medis

Pemerintah akan memberikan bintang jasa kepada tenaga medis yang diputuskan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Keberatan Ditahan Bareskrim, Anita Kolopaking Ajukan Praperadilan

Tim Advokat Pembela Anita Dewi Kolopaking secara resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri atas ditahannya pengacara Djoko Tjandra itu.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Prasmul Day 2020, Gaungkan Pembelajaran Tak Terbatas

Universitas Prasetiya Mulya menghadirkan kembali ajang tahunan Prasmul Day.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Penceramah Diajak Gunakan Metode Ramah saat Dakwah

Saat ini perlu diwaspadai pihak-pihak yang sedang berupaya memutus sejarah keilmuan.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Diserahkan ke Pemda

Aturan tentang sanksi pelanggar protokol kesehatan disesuaikan dengan situasi lokal yang ada.

NASIONAL | 8 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS