11 Tahun Kasus Montara Sengaja Ditutupi, Ada Apa?
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

11 Tahun Kasus Montara Sengaja Ditutupi, Ada Apa?

Rabu, 26 Agustus 2020 | 08:28 WIB
Oleh : HS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, Ferdi Tanoni, menduga pemerintah Australia dan perusahaan PTTEP Australasia sengaja menutupi kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama 11 tahun. Tumpahan minyak mentah dari perairan Australia itu menyebar hingga ke kawasan pantai selatan beberapa wilayah NTT.

"Pada tanggal 21 Agustus 2020 tepat 11 tahun petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor terjadi. Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia yang bertanggung jawab sengaja menutup-nutupinya," kata Ferdi Tanoni di Kupang, belum lama ini.

Kasus ini telah muncul dari kesaksian dan kiriman untuk penyelidikan resmi pada tahun 2009 untuk tumpahan minyak dan gas di lapangan Montara, lepas pantai utara Australia Barat, yang lokasinya lebih dekat ke Pulau Rote Indonesia.
Ladang minyak Montara bocor dan berlangsung selama 10 minggu sebelum akhirnya ditutup. Namun, kata dia, telah memberikan dampak kerugian besar bagi lingkungan laut dan rakyat Indonesia di NTT.

"Perusahaan PTTEP Australasia dan pemerintah Australia yang terlibat berusaha menyembunyikan skala dan penyebab bencana ini dari pandangan publik," katanya.

Selama ledakan di lokasi pengeboran minyak terjadi, kata Ferdi, Menteri Sumber Daya dan Energi Martis Ferguson dan Menteri Lingkungan Peter Garrett di Australia meremehkan ukuran tumpahan dan dampak lingkungan. Mereka mengutip perkiraan yang tidak berdasar dari pemilik lapangan, yakni konglomerat Thailand PTTEP (PTT Exploration and Production Public Company Limited) bahwa sekitar 300 hingga 400 barel minyak bocor setiap hari.

Namun, bukti yang diajukan atas penyelidikan pemerintah yang dipimpin oleh mantan pegawai negeri senior David Borthwick disebutkan bahwa tumpahan minyak mencapai 3.000-4.000 barel per hari. Tumpahan minyak ini diperkirakan telah meluas hingga 90.000 kilometer persegi.

Pengajuan oleh Yayasan Konservasi Australia dan kelompok lingkungan lainnya juga telah menunjukkan kerusakan pada ekosistem lepas pantai dan pesisir yang merupakan rumah bagi beragam spesies ular laut, burung, ikan, penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung.

Kerusakan jangka panjang terhadap habitat tropis yang sebelumnya masih alami, menurut dia, masih belum diketahui. Demikian pula dampaknya pada industri perikanan, mutiara, dan pariwisata.
"Meskipun tidak ada minyak yang hanyut ke pantai Australia, seperti yang pernah ditakutkan, sebagian minyak mencapai pantai selatan Timor Barat, Indonesia," katanya.

Ferdi menyebutkan terdapat bukti yang terdokumentasi dalam pengajuan Yayasan Peduli Timor Barat, sebuah LSM Indonesia, tentang bahaya terhadap mata pencaharian dan kesehatan hingga 300.000 orang di pesisir, termasuk di Pulau Rote dan Sabu. Pengajuan tersebut menunjuk pada minyak bersumber dari Montara dan polusi timbal di air laut lokal dan di antara tanaman rumput laut, katanya.

Untuk itu, pihaknya menuntut agar pemerintah Australia segera membayarkan kompensasi kepada lebih dari 100.000 jiwa rakyat yang telah menderita, bahkan sudah banyak yang meninggal.
"Kepada pemerintah Indonesia kami mendesak agar surat yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo yang ditujukan kepada Perdana Menteri Australia segera diterbitkan," katanya.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Belum Ditahan

Irjen Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi masih belum ditahan, sementara Brigjen Prasetijo Utomo sudah ditahan.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Daur Ulang Buka Peluang untuk 3,3 Juta Pekerja Informal Pendukung

Pimpinan daerah untuk bisa mendukung program penanganan sampah plastik

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Ragam Budaya Pengaruhi Pengembangan Arsitektur Nusantara

Bangun Indonesia lebih baik, Kenari Djaja mendukung karya arsitek dan desain interior Indonesia.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Persatuan Insinyur Indonesia: Tantangan Terbesar Inovasi Adalah Komersialisasi

Bahkan ada istilah the valley of death atau lembah kematian yang berarti banyak inovasi yang memberi nilai tambah tetapi tidak bisa bisa dikomersialisasikan.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Periksa Djoko Tjandra

Djoko Tjandra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pinangki Sirna Malasari terkait perkara tindak pidana menerima janji atau hadiah.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

KPK Cecar Pejabat Kemhub Soal Aliran Dana Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Firdaus Komarno diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Nusantara.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Dirjen Dikti: Pandemi Jadi Lompatan untuk Bangun Ekosistem Reka Cipta

Untuk itu, Dikti menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya adalah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta dan Persatuan Insinyur Indonesia.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Kemag Beri Keringanan UKT kepada 160.000 Mahasiswa PTKIN

Total dana yang disediakan berjumlah Rp 54 miliar.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Satgas Covid-19 Jambi Tingkatkan Razia di Tempat Hiburan Malam

Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jambi meningkatkan razia penerapan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat hiburan malam.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Menkumham Minta Pembahasan Revisi UU MK Dilakukan Hati-hati

DIM RUU MK yang disampaikan pemerintah berjumlah 121. Sebanyak 101 di antaranya merupakan DIM tetap atau pemerintah tidak melakukan perubahan apapun.

NASIONAL | 25 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS