MoU 1974 Bukan Hukum Internasional untuk Miliki Pulau Pasir
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

MoU 1974 Bukan Hukum Internasional untuk Miliki Pulau Pasir

Kamis, 24 September 2020 | 10:16 WIB
Oleh : Heriyanto / HS

Jakarta, Beritasatu.com - Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974 dan mengatur tentang hak-hak nelayan tradisional hanya merupakan kesepakatan untuk membicarakan hal tersebut saja. MoU itu bukan hukum dan tidak bisa digunakan seperti yang dilakukan Australia dengan membuat perjanjian-perjanjian yang sangat tidak masuk akal dan kemudian disetujui Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Ketua Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni dalam keteranganya di Kupang Rabu (23/9).
Dikatakan, MoU tidak memiliki bobot terkait siapa yang memiliki pulau-pulau tersebut. Di sisi lain, Indonesia tidak bisa berdiam diri kemudian hanya mengakuinya saja dan mengatakan Pulau Pasir adalah milik negara Australia.

“Sejak kapan Australia menguasai Pulau Pasir? Hingga tahun 1973 Pemerintah Kabupaten Kupang masih keluarkan ijin (surat jalan) kepada masyarakat/nelayan yang hendak berlayar ke Pulau Pasir,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa pemberian surat jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang telah dilakukan ratusan tahun lalu. Setidaknya pada tahun 1751 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada seorang pedagang Tionghoa yang hendak berlayar menuju ke gugusan Pulau Pasir dan Rote.

Selain itu, perahu-perahu dari Makassar-Sulawesi Selatan dan daerah lainnya yang hendak memasuki wilayah Timor harus dilengkapi dengan surat ijin resmi dari ‘kompeni’ yang mengizinkan mereka untuk mengumpulkan teripang di wilayah yang direalisasikan tersebut tanpa halangan.
Kemudian, lanjut Ferdi, pada tahun 1974 Indonesia dan Australia tandatangani MoU tentang hak-hak nelayan tradisional dan setelah itu para nelayan tradisional Indonesia ditangkap, perahu mereka dibakar kemudian mereka dipenjarakan oleh Australia dan disetujui Pemerintah Indonesia.

Ferdi mempertanyakan jangan-jangan Indonesia juga sengaja membiarkan para nelayan tradisional di Laut Timor dimusnahkan. Untuk itu, Peduli Timor Barat, mendesak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan RI untuk segera membatalkan MoU 1974 kemudian Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu RI-Australia tahun 1997.

Ferdi menegaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan Menlu Indonesia Retno Marsudi untuk segera membatalkan klaim Australia atas Pulau Pasir dan berharap mereka menjawab pertanyaan saya.
Selanjutnya, kata dia, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini mengatakan Australia harus berani berkata jujur terhadap kecurangan yang telah dilakukan dengan membunuh ribuan nelayan tradisional di Laut Timor serta mengusir mereka keluar dari Pulau Pasir.

“Saya sangat yakin, rakyat Australia tidak menghendaki terhadap apa yang dilakukan Australia selama ini. Para teoritis dari Indonesia yang membuat pernyataan ngawur soal bukti-bukti di web CIA (Central Intelligence Agency) dan tulisan lainnya dari Inggris bahwa Pulau Pasir merupakan bagian dari Australia Semua tulisan itu bisa saja dibuat dan bisa saja berubah yang bagi kami itu tidak penting,” tambah Tanoni.

Sekali lagi, lanjut Ferdi, Pulau Pasir sudah diklaim sepihak oleh Australia karena keserakahannya untuk menguasai kekayaan minyak dan gas bumi yang ada disana. Ironisnya, Indonesia setuju klaimnya Australia, walaupun itu tidak legal.
Pada awalnya klaim Australia pada zona perikanan kemudian ditingkatkan menjadi ZEE secara sepihak terus diberikan kepada Pemerintah Australia dan dicantumkan dalam perjanjian illegal RI-Australia tahun 1997 yang tidak diratifikasi itu.
“Kami mendesak Australia untuk segera keluar dari Pulau Pasir karena tidak ada perjanjian apapun tentang Pulau Pasir hanya MoU yang anda pegang. Pulau Pasir itu adalah milik kami,orang Timor-Rote-Sabu dan Alor,” tegas Ferdi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahasiswa Berperan Penting dalam Diplomasi Indonesia-Rusia

Pada tahun ini tercatat 550 orang mahasiswa Indonesia yang tersebar di 33 kota di Rusia, yang sebagian besar penerima beasiswa pemerintah Rusia.

NASIONAL | 24 September 2020

Relawan Jokowi Bantu Menangkan Bobby Nasution

Relawan Nusantara untuk Jokowi (N4J) akan membantu memenangkan Bobby Nasution dalam Pilwakot Medan.

NASIONAL | 24 September 2020

Kapolres Mimika: Tak Ada Pengiriman Pasukan ke Sugapa

KKB yang sebelumnya sempat bercokol di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika,kini kembali ke Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.

NASIONAL | 24 September 2020

KPK Diminta Usut Politisi yang Terlibat Mafia Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut skandal Joko Tjandra dan menjerat pihak lain yang terlibat.

NASIONAL | 24 September 2020

KPU Karawang Tetapkan Tiga Paslon Peserta Pilbup

KPU Karawang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Karawang 2020.

NASIONAL | 24 September 2020

KPK Dampingi Kempupera Kelola Barang Milik Negara Rp 2.094 Triliun

Lembaga antikorupsi berkomitmen dan mendukung penuh upaya penertiban aset melalui program sertifikasi BMN.

NASIONAL | 24 September 2020

Dewan Pengawas KPK Beri Sanksi Ringan pada Ketua WP Yudi Purnomo

Yudi menyatakan menerima putusan Dewas tersebut.

NASIONAL | 24 September 2020

Subsidi Kuota Internet, Mendikbud: Kepsek dan Rektor Bertanggung Jawab pada Akurasi Nomor Ponsel

Nadiem juga menyebutkan, penyaluran kuota subsidi kuota internet ini akan dikoreksi setiap bulan.

NASIONAL | 23 September 2020

Skema Dana BOS 2021 Diubah, Komisi X DPR: Solusi untuk Sekolah di Daerah Tertinggal

Termasuk SMK yang membutuhkan alokasi dana yang lebih besar dalam pengembangan pendidikan.

NASIONAL | 23 September 2020

2021, Besaran Dana BOS untuk Sekolah di Daerah Tertinggal Naik

Penyaluran dana BOS Reguler akan berbeda antara kabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

NASIONAL | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS