Penjualan Gedung BUMN Adalah Ironi Sejarah
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Penjualan Gedung BUMN Adalah Ironi Sejarah

Rabu, 17 Desember 2014 | 21:32 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Jakarta - Rencana penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai ironis karena gedung tersebut dulunya dibeli dari PT Garuda Indonesia justru agar tidak jatuh ke tangan swasta.

Mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan gedung yang akan dijual Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut dulu dibeli oleh pemerintah sebagai bagian dari penyelesaian krisis Garuda tahun 2006.

"Agar aset Garuda yang sangat strategis tersebut tidak jatuh ke tangan sewasta," kata Said kepada Beritasatu.com, Rabu (17/12).

Proses pembelian gedung itu perlu perjuangan dan membutuhkan dukungan DPR dan Kementerian Keuangan, sehingga bisa disiapkan dana melalui APBN yang dicicil selama tiga tahun, paparnya tanpa menyebut angka.

"Pemerintah saat itu membeli gedung tersebut sedikit memaksa karena hanya dibeli sedikit di atas NJOP (nilai jual obyek pajak), bahkan tidak melalui lelang tapi hanya melalui appraisal," kata Said.

Ketika itu Garuda pada dasarnya keberatan menjual aset tersebut ke pemerintah, tercermin dari beberapa kali demonstrasi karyawan yang menolak, selain karena harganya murah juga karena mereka tidak mau kehilangan aset strategis.

Perjuangan mendapatkan aset tersebut melibatkan opini dari DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penegak hukum. BPK diminta persetujuan karena awalnya Kementerian BUMN sudah membayar uang muka untuk membeli Gedung Danareksa.

"Namun atas pertimbangan "menyelamatkan" aset Garuda agar tidak jatuh ke tangan sewasta, Menteri BUMN saat itu Sofyan Djalil menyetujui pembatalan pembelian Gedung Danareksa dan membeli Gedung Garuda. Penggantian tersebut mendapatkan persetujuan dari BPK," jelas Said.

Diakuinya bahwa rencana Rini untuk melakukan efisiensi memang punya dasar dan patut didukung.

Kementerian BUMN malah dari awal menyadari bahwa kantor tersebut terlalu besar sehingga beberapa instansi lain ikut menggunakan kantor tersebut, seperti KPK sejak 2008 menempati satu lantai, Dewan Perubahan Iklim satu lantai dan lain-lain, kata Said.

"Tapi mungkin bukan dengan cara menjual Kantor Kementerian BUMN yang lokasinya berada di Lingkaran 1 (Jalan Merdeka). Cukuplah gedung Indosat yang menjadi saksi bisu pelepasan aset negara di Lingkaran 1 tersebut," ujarnya lagi.

Indosat sebelumnya adalah perusahaan telekomunikasi milik negara, yang kemudian dijual ke swasta demi alasan memperkuat APBN.

"Gedung Indosat adalah satu-satunya gedung swasta yang saat ini ada di Ring 1," kata Said.

Saran dia untuk efisiensi, gedung BUMN bisa disewakan ke pihak lain seperti SKK Migas dan BUMN/perwakilan BUMN yg saat inj masih menyewa kantor di berbagai tempat atau digunakan bersama dengan Kementerian/Lembaga yang belum memiliki kantor.

"Perlu diketahui bahwa anggaran kementerian BUMN selama ini adalah yang terendah dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang ada, hanya sekitar Rp 200 miliar- Rp 300 miliar per tahun," pungkasnya.


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Peneliti Forum Pajak Ragukan 6 Calon Dirjen Pajak

Beberapa nama calon sempat disebut-sebut terkait dengan rekening gendut.

NASIONAL | 17 Desember 2014

Sasar UMKM dan Perempuan, OJK Gelar Pasar Keuangan Rakyat

OJK dan Lembaga Jasa Keuangan menggelar Pasar Keuangan Rakyat 2014 di Indramayu, Kamis (18/12) untuk UMKM

EKONOMI | 17 Desember 2014

Chandra Asri - BP Singapore Teken MoU Proyek Condensate Splitter

Kebutuhan nafta Chandra Asri setiap tahunnya mencapai 2 juta ton per tahun.

EKONOMI | 17 Desember 2014

PT Impack Pratama Industri Targetkan Pendapatan Rp 1,58 Triliun pada Tahun 2015

PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) menargetkan kenaikan pendapatan hingga 15 persen menjadi Rp 1,58 triliun pada tahun 2015

EKONOMI | 17 Desember 2014

Mahalnya Program Tol Laut Tarik Perhatian Negara Asing

Dibutuhkan dana sekitar Rp 700 triliun untuk membangun tol laut.

EKONOMI | 17 Desember 2014

Panasonic Optimistis Penjualan Lampu Tembus US$ 100 Juta

anasonic optimistis penjualan lampu mereka akan tembus US$ 100 juta atau setara Rp 1 triliun pada tahun fiskal 2018

EKONOMI | 17 Desember 2014

Pelemahan Rupiah, Dirut BEI: Investor Tak Perlu Panik

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai akan berbalik menguat hingga ke level Rp 11.700 per dolar AS dalam jangka panjang

EKONOMI | 17 Desember 2014

2015, PT Asia Pasific Fiber Tbk Targetkan Penjualan US$ 530 Juta

PT Asia Pasific Fiber Tbk, produsen tekstil, menargetkan penjualan tahun depan naik 3,9 persen menjadi US$ 530 juta pada tahun 2015

EKONOMI | 17 Desember 2014

Pemerintah Diminta Antisipasi Kenaikan Harga Barang Pokok

Spekulan selalu memanfaatkan momen di hari besar keagamaan.

EKONOMI | 17 Desember 2014

5 Jam Bertemu Petral, Tim Reformasi Migas Belum Hasilkan Rekomendasi

Tingginya ongkos produksi BBM di dalam negeri disebabkan kondisi kilang yang sudah tua

EKONOMI | 17 Desember 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS