Ini Pemicu Perang Dagang AS-Tiongkok
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Ini Pemicu Perang Dagang AS-Tiongkok

Jumat, 23 Maret 2018 | 04:37 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Washington - Pemerintah Amerika Serikat resmi menerbitkan ancaman tarif hingga US$ 60 miliar atas impor dari Tiongkok, Kamis (22/3) waktu setempat, yang memicu kekhawatiran adanya tindakan balasan dari Beijing dan pada akhirnya mendorong terjadinya perang dagang skala global.

Sikap tegas pemerintahan Donald Trump atas Tiongkok dimulai Agustus 2017 ketika Utusan Perdagangan AS Robert Lighthizer melancarkan penyelidikan atas dugaan pencurian hak cipta intelektual AS di Tiongkok, meliputi paten-paten perangkat lunak, aplikasi telepon seluler, dan teknologi lainnya.

Perekonomian AS ditopang oleh kegiatan usaha bidang jasa seperti perusahaan teknologi, sehingga pencurian hak cipta intelektual bisa sangat memukul ekonomi negara itu.

Pemerintah AS fokus pada empat tuduhan terhadap Tiongkok yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan AS, yaitu:

1. Perusahaan-perusahaan Tiongkok memaksa mereka menjalin kemitraan, kemudian mencuri teknologi dan pada akhirnya memutus kongsi.

2. Perusahaan-perusahaan Tiongkok menggunakan dana pemerintah untuk mencuri inovasi dan rahasia teknologi AS.

3. Tiongkok menggunakan "cyber intrusions" ke dalam jaringan perdagangan AS untuk melakukan spionase dagang.

4. Perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok tidak memiliki hak cipta yang sama seperti perusahaan-perusahaan lokal.

Kamis (22/3), pemerintahan Trump mengatakan telah menemukan bukti nyata bahwa Tiongkok bersalah atas setiap tuduhan tersebut.

Trump kemudian menerapkan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 untuk menangani masalah ini. UU tersebut pernah diterapkan 49 kali di era Ronald Reagan, namun kemudian makin jarang dipakai sejak berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1995.

Dengan UU tersebut, Trump bisa menyerang negara lain dengan kebijakan tarif tanpa butuh persetujuan Kongres.

Dalam 15 hari ke depan, Robert Lighthizer akan mengumumkan daftar produk-produk yang bisa terkena tarif. Selain itu, Gedung Putih juga berencana menerapkan kebijakan yang bisa membatasi investasi Tiongkok di AS.

Di pihak lain, Tiongkok bisa melakukan tindakan balasan yang juga akan memukul perekonomian AS.

Selasa lalu, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengingatkan AS agar menghindari terjadinya perang dagang dua negara tersebut.

"Perang dagang tidak bagus bagi siapa pun. Tidak akan ada pemenangnya," kata Li di Beijing.

Tiongkok adalah salah satu pembeli terbesar produk pertanian AS, termasuk kedelai dan sorghum. Tiongkok bisa membalas dengan pengenaan tarif, atau beralih ke pemasok lain seperti Brasil dan Argentina.

Selain itu, Tiongkok adalah kreditor terbesar bagi AS, dengan cara memiliki obligasi terbitan AS.



Sumber:CNN Money


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Khawatir Perang Dagang, Bursa AS Rontok

The Dow anjlok 2,9%, tingkat penurunan terburuk kelima dalam sejarahnya.

EKONOMI | 23 Maret 2018

BNI Life Berpartisipasi dalam Layanan Kesehatan Kartu Sehat BUMN

Launching Kartu Sehat BUMN yang dilakukan oleh Pertamedika-IHC adalah wujud peningkatan akses layanan kesehatan yang diberikan untuk pegawai BUMN.

EKONOMI | 22 Maret 2018

PT INKA Kerja Sama dengan Perusahaan KA Thailand

Saat ini sedang dilakukan kerja sama antara SRT dengan PT INKA dalam bentuk penyediaan 150 lokomotif, yang diawali dengan kontrak 50 lokomotif pada 2018.

EKONOMI | 22 Maret 2018

BNI Syariah Luncurkan "Yap-in Masjidmu" di IB Vaganza Malang

Permudah masyarakat muslim bersedekah untuk masjid, BNI Syariah meluncurkan aplikasi "Yap - in Masjidmu".

EKONOMI | 22 Maret 2018

PT Hartadinata Abadi Tbk Rambah Bekasi

PT Hartadinata Abadi Tbk (Hartadinata, produsen perhiasan emas terintegrasi asal Bandung, Jawa Barat, kini eksis di Bekasi.

EKONOMI | 22 Maret 2018

Menteri PPN Minta Forum Konsultasi Publik Ditularkan ke Daerah

enteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, dalam era demokrasi Forum Konsultasi Publik (FKP) keharusan

EKONOMI | 22 Maret 2018

Proyek Perumahan Harus Terhubung Trayek Angkutan Umum

Ketiadaan fasilitas angkutan umum mengakibatkan banyaknya kendaraan pribadi.

EKONOMI | 22 Maret 2018

ArTile Bidik Kalangan Konsumen Urban

Granitoguna Building Ceramics kenalkan ArTile sebagi produk homogenous tile terbaru.

EKONOMI | 22 Maret 2018

Pemerintah Bubarkan Bapertarum-PNS

Dana tabungan PNS aktif dan pensiun akan dikembalikan kepada peserta.

EKONOMI | 22 Maret 2018

Pemerintah Harus Adil Selesaikan Konflik Lahan Sawit

Dalam penyelesaian konflik lahan saat ini, pemerintah harus berdiri di tengah-tengah dan bersikap adil agar semua pihak tidak dirugikan

EKONOMI | 22 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS