Ketika Avtur Jadi Kambing Hitam
INDEX

BISNIS-27 448.028 (0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (1.97)   |   DBX 964.111 (2.04)   |   I-GRADE 139.821 (0.07)   |   IDX30 426.948 (1.13)   |   IDX80 113.317 (0.26)   |   IDXBUMN20 291.67 (2.94)   |   IDXG30 118.931 (0.13)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.71)   |   IDXQ30 124.715 (0.17)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.37)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (1.88)   |   IDXV30 106.644 (0.69)   |   INFOBANK15 836.821 (-2.31)   |   Investor33 373.706 (-0.05)   |   ISSI 150.561 (0.49)   |   JII 547.285 (2.47)   |   JII70 187.054 (0.82)   |   KOMPAS100 1020.57 (0.6)   |   LQ45 786.439 (1.99)   |   MBX 1410.93 (0.2)   |   MNC36 280.006 (0.2)   |   PEFINDO25 280.13 (0.96)   |   SMInfra18 241.99 (0.64)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.59)   |  

Ketika Avtur Jadi Kambing Hitam

Kamis, 14 Februari 2019 | 04:51 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini memicu banyak spekulasi di masyarakat tentang apa yang menjadi penyebabnya, dan jelas bahwa mayoritas menyalahkan tingginya harga bahan bakar penerbangan atau avtur di Indonesia.

Pertamina sebagai pemasok tunggal avtur di Indonesia menjadi sasaran kritik, dan bahkan di media sosial beredar meme yang menyebutkan harga avtur di Indonesia paling tinggi di Asia, tanpa bukti yang kredibel.

Presiden Joko Widodo tampaknya "termakan" dengan opini publik seperti ini, sehingga memerintahkan peninjauan ulang harga avtur.

Namun, apakah benar harga avtur menjadi penyebab kenaikan harga tiket pesawat sekarang ini sehingga langkah yang diambil pemerintah itu juga akan efektif meredamnya?

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dia tidak yakin bahwa avtur adalah penyebab utama kenaikan harga tiket, dan mendesak pemerintah melakukan upaya konkret untuk menemukan akar permasalahannya, bukan sekedar membuat tindakan populis.

Menurut Tulus, harga avtur bisa diprediksi oleh maskapai sehingga tidak akan menjadi penyebab lonjakan biaya yang tiba-tiba.

"Ketika avtur menjadi kambing hitam, itu menurut saya memang hanya kambing hitam, karena dengan maskapai Pertamina sudah membuat kontrak khusus dengan masa waktu tertentu sehingga harganya sudah ditentukan di awal," ujarnya dalam acara dialog di studio Beritasatu News Channel, Rabu (14/2) petang.

Harga avtur di Indonesia memang lebih mahal daripada sejumlah negara tetangganya seperti Singapura atau Malaysia, tetapi ada banyak negara Asia lainnya yang menjual avtur lebih mahal lagi, paparnya.

"Jadi sebetulnya bukan karena avtur menurut saya," kata Tulus. Dia lalu mengkritik pemerintah karena sejak masalah ini mengemuka akhir tahun lalu, belum juga ditemukan penyebab utamanya, sementara pihak maskapai juga tidak memberikan informasi yang memadai.

Kolusi Maskapai?
Pengamat penerbangan Gerry Soejatman memaparkan dia bisa memaklumi kalau harga avtur menjadi beban maskapai pada September tahun lalu, ketika harga minyak dunia sangat tinggi, tetapi tidak untuk periode sekarang.

"Avtur paling mahal pada bulan September-Oktober kemarin ketika harga minyak dunia di atas US$ 80 dolar per barel. Sekarang sudah di bawah US$ 60 dan harga avtur pasti mengikuti dan menyesuaikan itu juga," kata Gerry.

"Jadi seharusnya harga avtur pun sudah turun paling tidak 20% sejak bulan Oktober, dan memang harga tiket mulai naik itu bulan Oktober kemarin. Cuma yang jadi pertanyaan kenapa kok baru ramai setelah Natal dan Tahun Baru?"

Lebih lanjut Gerry mengatakan harga tiket Rp 600.000 untuk satu jam penerbangan seharusnya tidak bisa disebut terlalu mahal kalau diperhitungkan dengan biaya operasional pesawat.

"Kita lihat patokan di industri ini sekarang, biaya (operasional) total buat tipe pesawat yang narrow body, 150 kursi, kayak (Airbus) A320 itu US$ 7.000-8.000 per jam. Dia punya 150 kursi, kalau itu terjual semua, harus menjual (harga) berapa supaya dia impas? Itu saja sudah Rp 570.000 - 650.000," jelasnya.

"Masalahnya masyarakat terbiasa Rp 550.000 untuk 1 jam terbang. Begitu naik Rp 750.000, 'wah kok mahal banget'."

Yang dipertanyakan Gerry adalah masih ada maskapai yang sekarang ini menjual tiket Rp 850.000 untuk 1 jam terbang, padahal bukan peak season.

"Ada yang menyimpulkan ini semacam kolusi. Biasanya itu antar maskapai. Cuma ini harus dibuktikan, kita nggak bisa sembarangan bilang ini pasti ada yang main harga," ujarnya.

"KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) kemarin sudah menyatakan bahwa ada indikasi (kolusi) dan mereka masih melanjutkan penyelidikan, tapi kan belum terbukti."

"Kalau ikut-ikutan naik, itu bukan kartel, tapi kalau sepakat 'yuk naik ramai-ramai', nah itu kartel."

Selasa (12/2) lalu, kepada Beritasatu.com Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengingatkan bahwa avtur hanya mencakup 24% dari struktur biaya penerbangan.

"Jadi masih ada 76% cost lainnya yang berpengaruh pada harga tiket," kata Nicke.

Biasa Dimanja
Tulus mengatakan sejak maraknya maskapai berbiaya murah (low cost carriier/LCC) di Indonesia, konsumen sangat dimanjakan oleh harga tiket yang sangat murah.

Ketika ada peningkatan biaya yang sebetulnya lumrah, seperti bagasi berbayar, konsumen pun menjerit. Tulus mengingatkan bahwa khusus LCC, secara regulasi memang menerapkan bagasi berbayar.

"Maskapai ini terlalu lama memberi promosi kepada konsumen sehingga konsumen merasa enak, ketika mulai naik, kita syok," ujarnya.

"Misalnya bagasi berbayar, bagasi berbayar itu untuk kategori LCC memang posesnya sejak awal berbayar. Tapi karena masing-masing maskapai LCC ini masing-masing memberi gimmick marketing kepada konsumen sehingga tidak menerapkan itu, dan ketika ada satu pihak yang hendak menerapkan bagasi berbayar mereka takut karena mungkin konsumennya akan lari."

"Akhirnya selama puluhan tahun atau paling tidak tujuh tahun terakhir, bagasi berbayar itu tidak diterapkan di LCC."

Ketika LCC menerapkan bagasi berbayar sesuai ketentuan, Tulus mengimbau pemerintah agar memberi masa transisi yang cukup sehingga konsumen tidak kaget.

"Ketika diterapkan bagasi berbayar, saya kritik keras pemerintah karena tidak ada diseminasi informasi yang baik, tidak ada masa transisi," ujarnya.

Keseimbangan Baru
Tulus mengatakan ada plus minus dari kenaikan harga tiket pesawat ini.

"Dulu ketika tiket pesawat murah booming, industri transportasi yang lain mati, collapse, seperti Pelni, bus," kata Tulus.

"Ketika tiket murah mulai berakhir, mereka mulai bangkit. Kemarin Pelni ada data bahwa penumpangnya naik 100%. Artinya ini kan menjadi keseimbangan baru."

Untuk itu Tulus mengingatkan agar pemerintah tidak sembrono dalam bertindak, apalagi hanya mengejar kebijakan yang sifatnya populis.

Yang penting adalah mencegah maskapai menaikkan tarif secara ugal-ugalan, bukan sekedar menekan industri lain misalnya Pertamina karena belum tentu menyelesaikan masalah.

"Kalau semua ditekan, justru semua bisa collapse," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Raih Muri, 14DAYPILOT Flight Academy Cetak Pilot Komersial Tercepat

Pada umumnya program pilot komersial di Indonesia memakan waktu 1-1,5 tahun, sementara di AS 6-9 bulan.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Inkindo DKI Jakarta Lakukan Pelatihan Pajak untuk Anggotanya

DPP Inkindo DKI Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak lakukan pelatihan pajak untuk anggota Inkindo.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Eagle High Siap Bangun Pabrik Rp 150 Miliar

Eagle High bakal tambah pabrik baru senilai Rp 150 miliar

EKONOMI | 13 Februari 2019

Pollux Tunjuk CNQC Jadi Kontraktor Utama Gangnam District

Pembangunan proyek superblok Gangnam District menelan investasi Rp 5 triliun.

EKONOMI | 13 Februari 2019

HT: 2019, Kesempatan Indonesia Tingkatkan Ekspor

"Kalau permintaan ekspor turun, kita cari pasar baru. Kalau daya saing turun, kita benahi. Bagaimana bisa lebih produktif, lebih murah, dengan kualitas sama.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Menhub Minta Maskapai Naikkan Tarif Secara Wajar

Menhub meminta agar maskapai penerbangan menaikkan tarif secara wajar apabila dinilai perlu ada kenaikan karena tekanan kondisi ekonomi global.

EKONOMI | 13 Februari 2019

BMAD Dicabut, Ekspor Baja ke Malaysia Bakal Naik

Penghentian BMAD HRC ini dapat mendongkrak ekspor baja Indonesia ke Negeri Jiran.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Industri Baja Minta Perlindungan Pemerintah

Pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap industri baja nasional.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Presiden Jokowi Perintahkan Harga Avtur Dihitung Ulang

“Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan,” kata Jokowi.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Tiket Pesawat Mahal, Industri Perhotelan Ikut Terpukul

Kenaikan harga tiket pesawat berdampak pada tingkat hunian hotel.

EKONOMI | 13 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS