Ini Hitungannya, Kenapa Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Ini Hitungannya, Kenapa Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik

Kamis, 5 September 2019 | 23:00 WIB
Oleh : Dina Manafe / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Usulan kenaikan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khusus buat peserta mandiri oleh pemerintah masih menuai pro dan kontra. DPR menolak besaran yang diusulkan untuk kelas III peserta mandiri sebesar Rp 42.000, naik dari sekarang ini Rp 25.500 per orang per bulan. DPR beralasan banyak peserta kelas III tidak mampu membayar, dan data penduduk miskin yang dijamin oleh negara melalui segmen penerima bantuan iuran (PBI) masih bermasalah.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diberi mandat oleh UU SJSN untuk menghitung iuran dan mengusulkannya kepada presiden meyakini besaran iuran yang mereka usulkan sudah rasional. Besaran Rp 42.000 untuk kelas III peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) disepakati Kementerian Keuangan (Kemkeu), dan disamakan dengan tarif untuk PBI.

Aktuaris DJSN Angger Yuwono mengatakan, kemungkinan DPR dan sejumlah elemen masyarakat menolak kenaikan tersebut karena belum memahami latar belakang perhitungannya. Sangat disayangkan, karena yang ditolak DPR adalah segmen peserta yang menggunakan dana JKN paling besar, tetapi iurannya tidak sesuai.

Angger menjelaskan, kenaikan iuran kelas III peserta mandiri sudah diperhitungkan secara matang. Saat menetapkannya, DJSN menggunakan data-data pengalaman JKN-KIS selama lima tahun terakhir. Mulai dari biaya kesehatan per orang per bulan, kenaikan jumlah peserta hingga kenaikan upah. Dengan data itu DJSN membuat simulasi iuran yang bervariasi untuk delapan kelas peserta, yaitu PBI, tiga kelas peserta mandiri (kelas I, kelas II, kelas III), dua kelas pekerja penerima upah (PPU) pemerintah (kelas 1 dan kelas II), serta dua kelas PPU swasta.

“Dari simulasi itu kami sepakat untuk peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 sekarang ini menjadi Rp 42.000. Lalu kelas II naik Rp 75.000, dan kelas I naik jadi Rp 110.000. Ini dihitung dari rata-rata biaya kesehatan yang digunakan peserta kelas III per orang per bulannya hingga akhir 2018,” kata Angger, Kamis (5/9/2019).

Menurut Angger, biaya kesehatan yang dinikmati peserta mandiri kelas III ini hampir lima kali lebih besar dari iuran yang dibayarkannya selama ini. Biaya kesehatan rata-rata per bulannya sebesar Rp 124.000, tetapi iuran yang dibayar hanya Rp 25.500. Diperkirakan rata-rata biaya kesehatan peserta kelas III ini akan naik sebesar Rp 125.000 per orang per bulan di akhir 2019, dan kenaikan yang sama di 2020.

Pada asuransi komersial secara teori besaran iuran harusnya sama dengan perkiraan biaya kesehatan untuk tahun yang akan dilalui, sehingga idealnya besaran iuran sebesar Rp 124.000. Tetapi, karena JKN-KIS adalah asuransi sosial yang mengusung prinsip gotong royong, maka selisih dari peserta kelas III ini disubsidi dari segmen peserta lainnya.

Tingginya selisih antara biaya kesehatan yang dimanfaatkan dengan iuran juga terjadi pada peserta mandiri kelas II dan kelas I. Biaya kesehatan kelas II rata-rata per orang per bulan adalah Rp 190.000 atau 3,5 kali lebih besar dari iuran. Sedangkan kelas I sebesar Rp 272.000 per orang per bulan atau 3,4 kali lebih tinggi dari iuran.

“Kondisi inilah yang sebabkan BPJS Kesehatan defisit sejak awal. Lucunya, kenaikan iuran pada segmen peserta yang rasio klaimnya paling tinggi ini justru tidak disetujui oleh DPR,” kata Angger.

Angger menjelaskan, saat menggodok simulasi kenaikan iuran tersebut DJSN menargetkan BPJS Kesehatan tidak lagi defisit sampai akhir 2021, bahkan menghasilkan surplus ke depan. Kenaikan iuran ini akan menjaga ekosistem pelayanan JKN-KIS berjalan lancar, karena tidak ada lagi tunggakan pembayaran klaim ke rumah sakit dan perusahaan obat. Hingga akhir 2019 diperkirakan BPJS Kesehatan defisit hingga Rp 32,84 triliun. Hingga Agustus saja tunggakan yang jatuh tempo ke rumah sakit diperkirakan sudah mencapai Rp 11 triliun.

Selain kenaikkan iuran, DJSN juga merekomendasikan adanya pembenahan tata kelola JKN-KIS untuk mengendalikan biaya layanan. Misalnya, BPJS Kesehatan perlu menekan potensi kecurangan (fraud) di fasilitas kesehatan, menekan klaim Ina CBGs di rumah sakit karena angka rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama masih tinggi, dan data kepesertaan PBI dibenahi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

YHK Hibahkan 2,6 Hektare Tanah untuk RS Kodam Jaya

Yayasan Harapan Kita (YHK) berkomitmen untuk memperbanyak fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

KESEHATAN | 5 September 2019

Dalam 3 Tahun, Hati Babi Bisa Dicangkokan pada Manusia

Hati babi yang dimodifikasi dapat digunakan untuk transplantasi pada manusia hanya dalam tiga tahun mendatang.

KESEHATAN | 5 September 2019

Bunga Reullia, Cara Mudah Deteksi Boraks dan Formalin

Peneliti FKUI menemukan cara mudah mendeteksi boraks dan formalin dalam makanan.

KESEHATAN | 5 September 2019

Iuran Naik, BPJS Akan Bebas Defisit hingga 2021

Kenaikan iuran ini akan menjaga ekosistem pelayanan JKN-KIS berjalan lancar, karena tidak ada lagi tunggakan pembayaran klaim ke rumah sakit dan perusahaan obat

KESEHATAN | 5 September 2019

Jajanan Anak Sekolah Belum 100% Bebas Boraks dan Formalin

Dampak boraks dan formalin sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan otak anak.

KESEHATAN | 5 September 2019

Penyakit Kanker Habiskan Anggaran BPJS Rp 13,3 Triliun

Biaya pengobatan penyakit kanker menempati posisi ketiga terbesar setelah penyakit jantung dan gagal ginjal.

KESEHATAN | 5 September 2019

Sambut Haornas, 50 Instruktur Kenalkan Senam Neuromove

Latihan Senam Neuromove Sasar 5.000 Orang

KESEHATAN | 4 September 2019

Gaya Hidup Organik di Indonesia Makin Meningkat

Pertumbuhan pasar organik di Indonesi diperkirakan sekitar 15 persen hingga 20 persen.

KESEHATAN | 4 September 2019

Cegah Kerusakan Saraf Tepi dengan Senam Neuromove

Senam Neuromove merupakan latihan fisik yang didesain khusus untuk mengaktifkan sel-sel saraf.

KESEHATAN | 3 September 2019

Indonesia Masih Hadapi Masalah Kekurangan Gizi

Masalah kekurangan gizi masih menjadi salah satu isu penting yang dihadapi masyarakat Indonesia.

KESEHATAN | 3 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS