Program "Naturalisasi Sungai" Anies Tak Jalan
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Program "Naturalisasi Sungai" Anies Tak Jalan

Selasa, 16 Oktober 2018 | 00:50 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / HA

Jakarta – Di awal tahun 2018, Gubernur DKI Anies Baswedan mengeluarkan rencana "naturalisasi sungai" yang diklaim lebih baik daripada normalisasi sungai yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Padahal selama ini, normalisasi sungai telah berhasil mengurangi titik rawan banjir di Ibu Kota.

Namun, sejak rencana itu dimunculkan Anies, hingga saat ini, naturalisasi sungai belum dilaksanakan sama sekali oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI menyatakan naturalisasi sungai merupakan salah satu program yang tak dapat dilaksanakan Anies dalam setahun kinerjanya memimpin Kota Jakarta.

“Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya. Tidak terlihat adanya kemajuan nyata dalam penanganan pengendalian banjir di Jakarta,” kata Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (15/10).

Dengan digantinya program normalisasi sungai menjadi naturalisasi sungai, membuat program pengendalian banjir di Jakarta terhenti. Selain karena Anies punya rencana tersendiri dari naturalisasi sungai, juga ia tidak mampu melakukan pembebasan lahan untuk melanjutkan program normalisasi sungai yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC).

“Seperti, normalisasi Kali Pesanggrahan belum terlaksana, karena pembebasan lahan belum sampai 40 persen. Dan masih banyak lagi yang belum terlaksana secara operasional di lapangan,” ujarnya.

Anggaran Dikembalikan
Ditambah lagi dengan benturan pelaksanaan anggaran pembangunan ini antara pemerintah pusat dan daerah, ditengarai dengan pengembalian anggaran normalisasi sungai ke APBN. Lebih terlihat jelas lagi dalam skema anggaran APBD 2019, pembebasan lahan di pos anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang berhubungan langsung dengan normalisasi tidak ada.

Dalam naturalisasi sungai, Anies menginginkan bagaimana sungai-sungai di Jakarta bisa mengelola air dengan baik, tetapi tetap mempertahankan ekosistem asli. Namun, Gembong mempertanyakan apakah itu sudah diselaraskan dengan konsep penuntasan banjir yang ada di pemerintah pusat. Normalisasi dalam versi pemerintah pusat bukan sekedar membeton tepian sungai, tetapi juga mengembalikan lebar dan kedalaman sungai. Konsekuensinya yakni pembebasan lahan.

“Artinya, Pemprov DKI menjalankan kebijakan tak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” terangnya.

Apalagi, musim penghujan akan tiba di akhir tahun ini. Berdasarkan data BBWSCC, masih ada sebanyak 129 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu pun ada di sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi.

“Kami setuju dengan program mempercantik sungai seperti apa yang digambarkan dalam program naturalisasi. Tapi kalau tidak aman bagi masyarakat karena tidak jelasnya konsep dari program tersebut, ya buat apa. Sudah lah, yang terbukti berhasil baik dari normalisasi sudah sepatutnya dilanjutkan. Yang tidak baik ya monggo untuk ditinggalkan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi PDIP DPRD DKI, William Yani mengatakan kinerja Pemprov DKI dalam penanganan banjir tidak ada sama sekali. Dibandingkan dengan pengendalian banjir era Gubernur DKI, Fauzi Bowo, jelas terlihat, Pemprov DKI melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT). Hingga saat ini, KBT tersebut berfungsi untuk mengalirkan aliran air langsung ke laut.

“Apa program Pak Anies untuk pengendalian banjir? Naturalisasi. Sudah jalan belum? Bentuknya bagaimana? Kalau teman-teman wartawan saja tidak tahun, jangan takut, anggota dewan saja juga tidak tahu,” kata Yani.

Yani menegaskan program naturalisasi sungai yang diusung Anies sama sekali tidak jelas tujuanya dan teknis pelaksanananya. Kalau memang naturalisasi ingin mengembalikan sungai ke bentuk asalnya, seharusnya dilakukan pelebaran sungai. Sehingga sungai memiliki daya tampung yang normal kembali.

“Sekarang naturalisasi mengembalikan sungai ke bentuk asalnya. Tetapi, bagaimana caranya kalau sungainya saja tidak bisa dilebarkan?” tanyanya.

Warga melewati banjir luapan sungai Ciliwung menggunakan jasa perahu buatan, di kawasan Gang Arus,
Cawang, Jakarta Timur, Senin 5 Februari 2018. (Joanito de Saojoao)



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPJS Gandeng Pusat Perbelanjaan di Jakut

Semua pihak harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Mengaku Sespri Kapolri, Kompol Gadungan Ditangkap

Albert ditangkap setelah melakukan penipuan dengan mengaku sebagai polisi gadungan berpangkat kompol dan mengaku sebagai Sespri Kapolri.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Fraksi PDIP Pesimistis Jak Lingko Dapat Integrasikan Transportasi Publik Jakarta

Minimnya peminat operator atau koperasi angkutan umum untuk bergabung.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Satu Tahun Anies, Tidak Ada Rumah untuk Warga Miskin

Rumah DP Rp 0 ternyata rusunami dan cicilannya berat.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

MRT Jakarta Lengkapi Fasilitas Ramah Disabilitas

Setiap stasiun MRT juga akan dilengkapi dengan sinyal dan tanda tertentu.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Pelaku dan Barang Bukti Peluru Nyasar Sudah Ditemukan Polisi

Terduga pelaku berinisial I itu melepaskan pelurunya dari arah Lapangan Tembak Perbakin yang terletak di seberang gedung DPR bagian belakang.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Peluru Nyasar, DPR Akan Tempuh Jalur Hukum

Peluru nyasar itu berasal dari tembakan anggota Perbakin di lapangan tembak Senayan.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Polisi Selidiki Dugaan Peluru Nyasar di Gedung DPR

Tim Inafis dan Puslabfor Mabes Polri tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Baru Selesai 78 %, Skybridge Tanah Abang Di-Launching

Hanya saja belum dapat dilewati oleh masyarakat umum.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Polisi Cek Dugaan Peluru Nyasar di Gedung DPR

Peluru nyasar menembus kaca jendela ruang kerja anggota Komisi III DPR Wenny Warouw.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS