Meluruskan Fakta Sejarah Lengsernya Gus Dur
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Meluruskan Fakta Sejarah Lengsernya Gus Dur

Selasa, 12 Januari 2016 | 03:52 WIB
Oleh : Fana Suparman / HA

Jakarta - Sejumlah tokoh berkomitmen meluruskan sejarah lengsernya KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur sebagai Presiden RI pada 2001 lalu.

Mereka adalah Mahfud MD, Rizal Ramli, dan Luhut Binsar Panjaitan yang sempat menjadi menteri saat Gus Dur berkuasa.

Komitmen meluruskan sejarah lengsernya Gus Dur ini disampaikan para tokoh tersebut saat menghadiri peringatan Haul wafatnya Gur Dur di kediaman Mahfud MD, di Jakarta, pada Senin (11/1) malam.

Luhut yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam mengaku sudah berbicara dengan Mahfud MD untuk meluruskan sejarah lengsernya Gus Dur.

"Saya sudah bicara dengan Pak Mahfud mungkin tiga atau empat tahun lalu. Perlu kita luruskan juga sejarah," katanya.

Fakta: Gus Dur Bersih
Luhut yang menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Gus Dur menegaskan, pemakzulan terhadap Gus Dur bukan disebabkan persoalan hukum kasus Brunei dan Bulog seperti yang dituduhkan selama ini. Hal itu terbukti dengan putusan pengadilan.

Selain itu, tidak ada konstitusi yang dilanggar oleh Gus Dur. Menurut Luhut, lengsernya Gus Dur lebih kepada persoalan politik saat itu.

"Saya lihat tidak ada aspek korupsi karena pengadilan sudah memutuskan tidak. Beliau juga tidak melanggar konstitusi. Nah oleh karena itu, saya lihat pelengseran itu menyangkut masalah politik," jelasnya.

Patung Gus Dur kecil diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta.

Menurut Luhut, sejarah ini harus diluruskan agar tidak terjadi simpang siur di masa depan terkait diturunkannya Gus Dur sebagai Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

"Ini perlu diluruskan ke depan dalam sejarah kita. Sehingga jangan sampai di kemudian hari sekian puluh tahun lagi, orang tidak tahu kenapa Presiden Gus Dur diturunkan sebelum waktunya," ungkapnya.

Pelurusan sejarah ini, kata Luhut, dapat dilakukan melalui penelitian yang dibukukan. Luhut pun bersedia untuk memberikan testimoni mengenai peristiwa tersebut.

"Sekarang mungkin bisa saja buat satu penelitian untuk itu. Saya pikir saya siap untuk dukung itu," katanya.

Bagian II: Dimanfaatkan Tukang Pijat >>>

Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemlu RI Serahkan Uang Diyat ke Ahli Waris WNI Tuti Sutiah

Kemlu RI telah menyerahkan uang diyat kepada ahli waris tuti Sutiah, yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di kota Thatslits, Provinsi Asir, Arab Saudi.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Komitmen Politik Lingkungan Presiden Dipertanyakan

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute, Benny Sabdo menyesalkan kekalahan pemerintah dalam perkara gugatan pembakaran hutan 20 ribu ha oleh PT BHM.

NASIONAL | 12 Januari 2016

Pecat, Oknum Paspampres Pembawa Narkoba

Ketika tertangkap, Pratu FAP tengah melewati Security Door Bandara Kuala Namu

NASIONAL | 11 Januari 2016

Penyuap Akil Mochtar Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin

Amir Hamzah dan Kasmin dijebloskan jaksa eksekutor KPK Lapas Sukamiskin.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Ormas Terlarang Gafatar Sudah Masuk Papua

Polda: Gafatar adalah organisasi yang telah dilarang di Indonesia.

NASIONAL | 11 Januari 2016

RPI Sesalkan Pemerintah Kalah dalam Perkara Pembakaran Hutan

RPI sesalkan pemerintah kalah dalam perkara gugatan dugaan pembakaran hutan kepada PT BMH.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Suryadharma Ali Divonis Enam Tahun Penjara

Terbukti korupsi dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 27 miliar

NASIONAL | 11 Januari 2016

PDIP Dorong Semua Parpol Bangun Konsensus dan Visi Bersama

Ide PNSB direspons juga oleh partai lain.

NASIONAL | 11 Januari 2016

Ini Alasan Jokowi Damaikan ARB dan Agung Laksono

Pemanggilan ARB dan Agung juga untuk memuluskan konsolidasi di parlemen

NASIONAL | 11 Januari 2016

PDI-P Godok Dua Cara Membentuk GBHN Baru

Bisa lewat aemendemen UUD 1945 atau merevisi UU tentang perencanaan pembangunan nasional.

NASIONAL | 11 Januari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS